An Nashr Institute: Demokrasi di Negeri Asalnya Ditolak, Kok Luthfi Promosikan?

Publikasi: Jum'at, 1 Jumadil Akhir 1434 H / 12 April 2013 15:05

Ketua An Nashr Institute, Munarman, SH

Ketua An Nashr Institute, Munarman, SH

Jakarta (An-najah.net) – Ketua An Nahsr Institute, Munarman menilai pernyataan Luthfie As Syaukani tentang superioritas demokrasi dibanding sistem kekhilafan merupakan bentuk kebodohan intelektual. Sebab, di negeri tempat dilahirkannya demokrasi sendiri yakni Yunani, demokrasi tidak sepi dari kritik dan penolakan.

“Pada zamannya, Plato dan Aristoteles telah menyatakan bahwa demokrasi itu sistem yang buruk dari yang terburuk,” ujarnya kepada an-najah.net, Jakarta, jum’at (12/4/2013).

Bahkan, Plato dan Aristoteles menyatakan bahwa sebab kehancuran masyarakat Yunani adalah demokrasi. “Dan terbukti akhirnya Yunani (Athena) itu hancur oleh Sparta,” tegas pengacara tersebut.

Menurut Munarman, kebodohan yang dilakukan Luthfi Asy Syaukani sudah terlampau parah karena sudah tidak mengetahui sejarah demokrasi malah membanggakan sistem tersebut.

“Nggak tahu sejarah demokrasi dan asal mulanya, eh.. ikut-ikutan mempromosikan apa yang tidak diketahuinya, suruh dia banyak baca buku” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan ,Luthfie Assyaukanie sesumbar mengklaim bahwa saat ini, tidak ada satu pun negara mayoritas Muslim di dunia yang memimpikan sistem khilafah karena dianggap sebagai sistem teokrasi yang otoriter. Umat Islam sekarang justru menganggap demokrasi sebagai sistem politik yang paling tepat bagi dunia modern.

“Gagasan khilafah menjadi sesuatu yang ‘obsolete’, kuno, dan ditinggalkan kaum Muslim. Tak ada lagi perasaan berdosa bagi kaum Muslim karena meninggalkan khilafah,” katanya

Sebagaimana diketahui, tokoh Filsuf asal Yunani, Plato mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem sosial yang tidak sempurna. Kemudian murid plato yakni Aristoteles yang juga mencetuskan ide demokrasi mengkritik keras sistem ini dalam bukunya ‘Politics’ The Athenian Constitution. Menurut Aristoteles Demokrasi seakan memiliki konotasi negatif dan Aristoteles tidak menyebutnya sebagai bentuk negara ideal. Dalam ‘Politics’, Aristoteles menyebut Demokrasi sebagai bentuk negara yang buruk (bad state). Menurutnya negara Demokrasi memiliki sistem pemerintahan oleh orang banyak, dimana satu sama lain memiliki perbedaan (atau pertentangan) kepentingan, perbedaan latarbelakang sosial ekonomi, dan perbedaan tingkat pendidikan. Ia kemudian mengakui bahwa negara ideal adalah negara yang diperintah oleh seorang penguasa yang filosof, arif dan bijaksana dan kekuasaannya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. (qothrunnada/an-najah.net)

comments powered by Disqus