Heboh di Sekitar Ulang Tahun Bhayangkara

Publikasi: Selasa, 19 Syawwal 1431 H / 28 September 2010 13:09

Bulan Juli menjadi bulan yang sangat bermakna bagi Polri. Ulang tahun memang menjadi acara penting untuk bergembira maupun merenung diri berintrospeksi. Kadar bersuka ria atau introspeksilah yang menentukan masa depan setiap institusi dalam ulang tahunnya.

Suka ria pantas dijanjikan oleh Kapolri Bambang Hendarso Danuri. Menjelang ulang tahun Polri, ia menjanjikan renumerasi (penghargaan kerja) akan turun bagi anggota Polri. Besarnya konon cukup lumayan, gaji terendah Polri bisa mencapai angka tujuh jutaan. Sebuah angka fantastis di negeri yang masih banyak orang susah ini.

Biasanya publik heboh soal kenaikan gaji pejabat atau renumerasi institusi. Namun kali ini perhatian publik justru tergeser pada besarnya rekening gendut beberapa petinggi Polri. Aib yang diungkap oleh Tempo dan dilaporkan oleh ICW itu kemudian berujung pada teror: kantor Tempo dibom molotov sementara sang pelapor dibacok dan dikeroyok di jalanan.

Syak wasangka pun merebak. Banyak pihak langsung menuding bahwa Polri berada di balik teror itu. Namun jurus berkelit sudah disiapkan oleh jajaran seragam coklat itu, “Kami tak mungkin melakukan hal itu. Bodoh sekali kalau kami meneror orang yang mengkritik kami.”

Alibi yang hebat. Jika ada dua pihak bermusuhan, kemudian salah satu celaka, maka yang paling cepat menjadi tertuduh adalah musuhnya. Karenanya pihak ketiga yang ingin memancing di air keruh bisa memantik tuduhan dengan memukul salah satunya.

Hal ini logis, di tengah semakin supernya kekuasaan dan kewenangan Polri, ada institusi lain yang tertinggal dan terebut lahannya. Bisa saja pihak lain yang menghantam lawan Polri dalam polemik rekening gendut, yaitu Tempo dan ICW, agar citra Polri makin terpuruk di mata publik.

Namun analisis ini bisa juga salah. Berbagai peristiwa yang pernah terjadi di negeri ini menunjukkan bahwa Polri sendiri tak kurang peluang untuk bermain kasar. Misalnya, ketika KPK di bawah Antasari Azhar mulai menyenggol Polri dengan menyadap Kabareskrim, waktu itu Susno Duaji, tiba-tiba Antasari terjebak pembunuhan Nasrudin Zulkarnain dan perselingkuhan dengan Rani Juliani.

Jangan lupa, bahwa koordinator lapangan pembunuhan Nasrudin adalah seorang perwira menengah Polri. Setelah terungkap, Kombes Wiliardi Wizard bahkan merasa dikorbankan oleh atasannya dalam skenario pembunuhan Nasrudin. Meski Wiliardi hanya oknum, pengakuannya mengindikasikan keterlibatan atasannya yang petinggi Polri.

Kemudian, dalam kasus terorisme, jaringan Aceh yang dikejar dan ditangkap Polri ternyata melibatkan seorang polisi bernama Sofyan Tsauri. Sementara persenjataan yang mereka gunakan juga diakui Polri berasal dari gudang senjata Polri. Namun Polri berkilah bahwa Sofyan dan kawannya yang menjual senjata adalah desertir dan oknum.

Sofyan yang sempat melatih relawan FPI yang mau dikirim ke Gaza sempat membuat Habib Rizieq curiga. Pasalnya ia menunjukkan surat pemecatannya dari Polri dengan alasan “terlibat dalam aksi jihad fi sabilillah.” Rizieq sempat mengutarakan keheranannya, sejak kapan SK resmi dari Polri menggunakan istilah “jihad fi sabilillah” dalam pertimbangan resminya?

Lalu, dalam soal memanfaatkan pihak ketiga untuk menghantam lawan. Ada yang menarik dalam penembakan beberapa tersangka teroris di Jakarta, penggerebekan di Sukoharjo dan Klaten. Ada kecenderungan untuk tembak di tempat meskipun belum jelas siapa tersangkanya, terbukti ada tiga tersangka tewas yang tak ketahuan identitasnya sampai mereka dikuburkan.

Sebuah fakta menarik menyeruak dari penggerebekan di Sukoharjo bulan Mei lalu. Jurnalis Hannibal Wijayanta membuat tulisan menarik bahwa penggerebekan yang diliput langsung oleh wartawan itu seperti sebuah tayangan yang sudah diskenariokan.

Jika dicermati, beberapa personel yang terlibat sempat mengucapkan kata-kata berdialek Maluku. Menunjukkan bahwa personel yang diturunkan kemungkinan berasal dari sana. Beberapa aktivis Islam dari Maluku kemudian menghubungkannya dengan fenomena lain yang juga menarik.

Mereka menginformasikan bahwa banyak eks “Obet” (laskar Kristen dalam konflik maluku) yang mendaftar dan masuk dalam Polri melalui Korps Brimob. Padahal dari Brimob inilah banyak diambil personel Satgas Bom dan Densus 88.

Akibatnya mereka menduga, langkah tembak di tempat terhadap beberapa tersangka teroris dilakukan mantan Obet itu. Indikasinya, beberapa tersangka yang tewas pernah terlibat konflik di pihak “Acang” yang Muslim. Dendam lama diduga menjadi alasan tembak di tempat oleh oknum Polri itu.

Beberapa sumber lain, antara lain Munarman, menengarai bahwa satuan yang menembak langsung tersangka teroris itu bukanlah Densus 88, melainkan Satgas Bom Mabes Polri. Meski telah demisioner, satuan yang dulu dipimpin oleh Komjen Gorries Mere ini bergerak kembali.

Satuan ini memiliki peralatan penyadapan tercanggih di jajaran Polri. Mereka banyak pindah ke Badan Narkotika Nasional ketika badan itu dipimpin oleh Gorries Mere. Konon penyadapan atas komunikasi Antasari Azhar dilakukan oleh personel eks Satgas ini.

Jika informasi di atas benar maka sebenarnya terjadi friksi di tubuh Polri terkait pengejaran terorisme. Resminya yang berwenang Densus 88 di bawah Brigjen Tito Karnavian, namun Gorries yang lebih senior dan berpengaruh menggerakkan satgasnya. Aroma ideologis pun menyeruak jika dikaitkan dengan indikasi masuknya Obet ke Satgas Bom.

Apalagi dalam kasus terakhir, penangkapan kelompok Abdullah Sonata, terlihat upaya membenturkan kelompok radikal Islam dengan aparat dan negara. Sonata dituduh menyuruh Yuli Karsono, yang desertir tentara, menembak mati tiga orang polisi di Kebumen.

ika strategi ini berhasil, maka kelompok Islam yang bergerak dengan misi jihad akan dibenturkan dengan kekuatan lokal. Dari memusuhi Amerika dan Israel, yang masih meraih simpati umat Islam, mujahidin akan dicitrakan sebagai musuh negara dan aparaturnya.

Hal ini sangat kontraproduktif jika melihat sejarah. Di Afghan pada masa Ahmad Irfan maupun di Indonesia pada masa DI/TII, gerakan jihad Islam menjadi lumpuh dan dihancurkan oleh kelompok umat Islam sendiri yang dihasut untuk memusuhi mujahidin.

Inilah canggihnya strategi Polri terhadap umat Islam. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah strategi canggih ini juga diterapkan dalam kasus rekening gendut yang dimuat Tempo? Kita tunggu saja jawabannya dalam lembaran sejarah.

comments powered by Disqus