Sekulerisme, Pemisahan Politik dan Agama

Sekulerisme, pemisahan Politik dan agama

An-Najah.net – Barangsiapa bisa memisahkan gula dari manisnya, maka bisalah dia memisahkan Islam dari politik (Prof Zainal Abidin Ahmad)

Sudah sejak lama upaya memisahkan Islam dengan politik dilakukan secara sistematis dan gencar. Berbagai argumentasi disampaikan. “Agama itu suci, sementara politik itu kotor. Kalau politik dikaitkan dengan agama, itu akan mengotori agama”.

Ada juga yang berpendapat, “Jangan sampai dicampuradukkan antara politik dan agama, dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik. Alasannya, agar tidak terjadi pertikaian antarsuku dan antaragama. Demikian kata mereka, entah mereka penguasa, pejabat bahkan presiden yang kurang mengerti apa itu agama ada apa itu politik.

Politik Bagian Dari Agama

Perlu diketahui, justru dalam Islam politik itu penting dan mulia sehingga Islam dan politik tak bisa dipisahkan. Alasannya, Islam adalah agama yang syamil (menyeluruh) yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik masalah Ibadah, moralitas, bahwan mu’amalah seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, dan sebagainya

Buktinya bisa kita lihat dalam kitab-kitab fikih para ulama terkemuka yang membahas perbagai persoalan mulai dari thaharah (bersuci) hingga Imamah/Khilafah (kepemimpinan politik Islam).

Apakah kurang jelas, kepemimpinan Rasulullah SAW menjadi kepala Negara Islam di Madinah, bukti Islam dan politik tidak bisa dipisahkan!. Buktinya Rasulullah sebagai qadhi (hakim) dan panglima perang. Rasullullah SAW juga mengatur keuangan Baitul Mal, mengirim misi-misi diplomatik ke luar negeri untuk dakwah Islam, termasuk menerima delegasi-delegasi diplomatik dari para penguasa di sekitar Madinah.

Islam mengajarkan bahwa tugas pemimpin adalah mengurusi kepentingan rakyat sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, “Pemimpin yang menangani urusan masyarakat adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR. Bukhari Muslim)

Dengan demikian politik Islam berarti pengurusan rakyat dengan aturan Islam. Pengurusan itu pada mulanya adalah tugas para Nabi dan Rasul. Kemudian dilanjutkan menjadi tugas para khalifah, pejabat dan pemimpin masyarakat pasca Nabi Muhammad hingga hari ini.

Sekarang ini politik dalam bentuk politik Islam di Indonesia bermanfaat dalam menciptakan mashlahat umat Islam, diantaranya lahir undang-undang perbankan syariah, asuransi syariah, wakaf, haji, dan hukum Islam yang adil. Demokrasi dan politik hanyalah sebagai alat untuk menegakkan dan membela ajaran Islam. Oleh karenanya Islam tidak bisa dilepaskan dari politik untuk kebaikan masyarakat.

Sejarah Indonesia Berbicara

Bicara Indonesia, Dalam kompromi tanggal 22 Juni dan 18 Agustus 1945, Sila Ketuhanan ditempatkan pada urutan pertama, yang menandai bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah fondasi utama dalam membangun bangsa dan negara ini. Dalam konteks historis itu, secara filosofis mustahil agama dipisahkan dari negara, dan memisahkan agama dari politik.

Bila kita mengaku “cinta NKRI” pastilah kita mengetahui sejarah negara kesatuan ini. yang mana para pendahulu kita seperti Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, H Agus Salim, KH. Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo. Mereka semua berpendapat, pasal pertama ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ adalah fondasi utama dalam membangun bangsa dan negara ini

Oleh sebab itu, jika ada yang mengatakan agama tidak ada hubungannya dengan politik. Ungkapan ini bersifat a-historis, atau tidak punya pijakan sejarah sama sekali,” ujar pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.

Pemisah Agama Dan Politik Pemahaman Sekularisme

Sebaliknya, politik sekuler berarti pengurusan urusan rakyat dengan hukum-hukum sekuler lepas dari hukum agama termasuk hukum Islam.

Hukum sekuler ini tidak mengindahkan halal dan haram yang ditetapkan syariah. Akibatnya hawa nafsu dan berbagai kepentingan manusialah yang mengatur rakyat.

Apabila politik sekuler diterapkan maka akan menjadi kendaraan untuk meraih kekuasaan yang lebih tinggi, harta yang lebih banyak, atau akses bisnis yang lebih luas. Tidak peduli jika rakyat harus ditindas.

Hal itulah yang membuat pintu kezhaliman penguasa terhadap rakyatnya terbuka lebar. Misal semua pajak dinaikkan seenaknya, dan akan berakibat pada semakin mahalnya kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu penguasa dengan mudahnya ‘menjual’ BUMN dan menyerahkan SDA negeri ini kepada asing. Inilah sebagian kerusakan yang ditimbulkan akibat ditinggalkannya politik Islam dan diterapkannya politik sekuler.

Oleh sebab itu tidak masuk akal pergesekan, perpecahan dan pertikaian antaragama disebabkan akibat dicampuradukkannya politik dan agama. Atau mengatakan “Agama itu suci, sementara politik itu kotor. Kalau politik dikaitkan dengan agama, itu akan mengotori agama”.

Cukup tegas apa yang dikatanan Ibnu Taimiyah, “Jika kekuasaan terpisah dari agama atau jika agama terpisah dari kekuasaan, niscaya keadaan manusia akan rusak.” (Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, XXVIII/394). Wallahu ‘lam

Penulis : Ibnu Jihad

Editor : Anwar