Ahok, Pemimpin Kafir dan Demokrasi Dalam Islam

Ahok, Demokrasi
Ahok, Demokrasi

Ilustrasi Pemimpin Dalam Konteks Demokrasi

An-Najah.net– Kisah Ahok, menjadi sangat menarik dikaji dari tinjauan hukum pemimpin kafir dan demokrasi dalm Islam. Sebab, Islam adalah tuntunan hidup yang sempurna; Islam melarang semua keburukan penyelewengan yang bisa merusak tatanan kehidupan. Bahkan menutup celah dan jalan yang bisa menghantarkan pada keburukan itu. Jika dihadapkan pada dua pilihan; sesuatu yang mendatangkan manfaat tapi juga mengandung mafsadat, maka Islam mendahulukan untuk menghindarkan keburukan.

Misal, Islam mengharamkan khamr. Maka Islam juga melarang memproduksi, menjual dan memanfaatkan hasilnya. Pelakunya dinasihati dengan lisan, diberikan pengertian akan keburukan khamr. Jika nasihat lisan belum mempan, maka Islam mengajarkan cara lain, yaitu dengan ancaman agar pelaku takut dan segera meninggalkan perbuatan dosa.

Apabila dengan ancaman pelaku masih tidak peduli, maka Islam mengajarkan cara lain, yaitu dicegah dengan menggunakan tangan. Apabila dengan cara itupun , pelaku masih tidak mau berubah. Maka Islam menempuh cara yang lain, yaitu dipukul orangnya sehingga dia berhenti berbuat dosa. Apabila dengan dipukul, orang itu tetap tidak mau berubah maka Islam mengajarkan cara lain adalah dengan hukuman ta’zir (dicambuk, penjara dsb).

Demikianlah Syariat Islam mengajarkan kepada manusia, agar mencegah dan menghilangkan kemunkaran dengan segala cara agar mafsadat bisa disingkirkan dan maslahat bisa didapat. Hal itu selaras dengan hadits yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَده، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضْعَفُ الإيمَانِ

“Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka hendaklan dia merubah dengan tangan, apabila tidak bisa maka (dia rubah) dengan lisannya, apabila dia tidak mampu maka (dia rubah) dengan hati. Dan itu adalah selemah lemahnya iman.”

Nahi Munkar di Era Demokrasi

Amar ma’ruf nahi munkar seringkali dalam pelaksanaannya harus berhadapan dengan prisip kebebasan yang dijunjung dalam sistem demokrasi. Seseorang yang melihat orang lain berbuat meminum khamar, mabuk, atau berzina, ia tidak bisa serta merta boleh melaranganya. Sebab tindakan melarang dan mencegah apalagi dengan tangan.

Sebab, pelaku yang minum khamer tidak merugikan orang yang hendak melakukan nahi mungkar, pezina juga melakukannya atas dasar suka sama suka, sehingga tidak ada alasan untuk menindaknya. Kecuali jika perbuatan-perbuatan itu sudah dianggap merugikan dan meresahkan, barulah bisa ditindak, atas alasan merugikan dan meresahkan, bukan karena melanggar aturan agama.

Bahkan jika pelaku nahi munkar masuk ke suatu tempat yang secara nyata dan jelas dikenal sebagai tempat kemungkaran, dengan maksud untuk menghilangkan kemungakaran tersebut ia bisa dituntut secara hukum (positiv) karena dia yang dianggap melakukan pelanggaran dan dimasukkan dalam delik hukum.

Contoh lain, Islam mengharamkan kepemimpinan orang kafir atas umat Islam. Namun jika di suatu daerah atau bahkan negeri muslim hasil pemilu memenangkan orang kafir, anti Islam dan segala kebijakannya merugikan umat Islam, kaum muslimin tidak bisa menegakkan nahi munkar demi mencegah dan melarang kepemimpinan kafir. Sebab terpilihnya pemimpin kafir itu telah dilindungi oleh undang undang.

Apapun hasilnya, jika pemilihan itu dilaksanakan secara demokratis maka umat Islam tidak bisa menolak atau melawan, maka mereka akan dipandang sebagai orang-orang yang melawan hukum. Organisasi Islam yang melakukan penentangan keras terpilihnya pemimpin kafir bisa terkena sanksi hukum, karena dianggap melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan. Apabila mereka menolak dengan kekuatan, maka akan dituduh telah melakukan tindakan anarkis, menganggu kenteraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Dan masih banyak lagi contoh lain yang memahamkan kita bahwa dalam sistem demokrasi agama bukanlah sumber utama kebenaran. Kebenaran paling tinggi adalah apa yang disepakati oleh manusia, yang dituangkan dalam undang-undang, meskipun kesepakatan itu sangat bertentangan dengan Syariat Islam.

Menerima Demokrasi tapi Menolak Hasilnya?

Sekeras apapun usaha umat Islam dalam membendung upaya pemaksaan kepemimpinan kafir di dalam Negara yang menganut sistem demokrasi upaya itu akan mentok pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (itu pun jika ada pelanggaran aturan pemilu). Jika akhirnya MK tetap memutuskan bahwa hasil pemilukada yang menetapkan pemimpin orang kafir adalah sah. Maka kaum muslimin diwajibkan menerimanya.

Kaum muslimin jelas bisa menggugat kepemimpinan orang kafir kepada Negara demokrasi dengan menggunakan firman Allah Ta’ala,

“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatny.” (QS. An-Nisa: 59)

Juga dengan firman Allah Ta’ala,

“Wahai orang orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali (pemimpin/teman setia), mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu menjadikan mereka sebagai wali, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka.” (QS. Al-Maidah: 51)

Sebab dalam sistem demokrasi, hasil pemilu yang telah ditetapkan dalam sidang pleno komisi pemilihan, yang dihadiri para saksi peserta pemilu dan badan pengawas pemilu, maka hasilnya sah secara hukum. Dalam demokrasi tentunya keabsahannya tidak ada kaitannya dengan dua ayat yang ada diatas.

Kaum muslimin diharuskan menerima dengan lapang dada pemimpin kafir berkuasa atas diri mereka. Anda tidak boleh melawan, tidak boleh menentangnya. Jika Anda tidak setuju, Anda akan disuruh menunggu lima tahun kemudian melalui mekasnisme demokrasi pula, yaitu pemilu atau pemilukada.

Suara Kyai = Suara Orang Kafir

Pemilihan pemimpin atau pengambilan keputusan public dalam system demokrasi yang dijadikan sebagai acuan adalah kuwantitas atau jumlah. Sebab demokrasi berdiri di atas prinsip suara mayoritas. Berkebalikan dengan agama Islam. Islam menjadikan kuwalitas sebagai ukuran, dan kuwalitas itu ditimbang dengan kebenaran. Sedikit tapi benar maka sedikit itulah yang dimenangkan. Sebaliknya jumlah mayoritas jika menghendaki kemungkaran, atau bertentangan dengan Islam, maka sama dengan nol.

Dalam system demokrasi suara satu orang kyai yang salih, dinilai sama dengan satu suara seorang perampok. Suara 49 kyai yang taat bisa dikalahkan dengan 50 suara penyembah syahwat dan ahli maksiat. Sebab salah satu pondasi demokrasi adalah persamaan manusia. Seorang pemimpin kafir bisa saja naik tahta menjadi pemimpin atas kota santri karena memenangkan pemilihan melalui suara terbanyak, meskipun hanya selisih satu suara.

Jika demikian faktanya, maka terpilihnya pemimpin kafir di negeri mayoritas muslim hanya soal waktu. Ditambahkan lagi system demokrasi tidak mengenal batasan halal-haram dalam proses pemenangan calon pemimpin.

Segala cara ditempuh untuk meraih suara, yang terpenting adalah menjadi pemenang. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa umat Islam yang mayoritas masih banyak yang jauh dari ajaran agamanya, menganut paham sesat dan menyimpang, sehingga jumlah mereka tidak banyak bermanfaat, sehingga suara mereka mudah dibeli.

Oleh karena itu terpilihnya pemimpin kafir ditengah mayoritas umat Islam sejatinya adalah buah dari pilihan yang diambil oleh umat Islam, yaitu demokrasi. Permasalahan pemimpin kafir adalah akibat, sebabnya adalah karena umat Islam menerima system demokrasi. Jika umat Islam ingin terbebas dari masalah pemimpin kafir, maka cara yang paling murah dan efektif adalah berlepas diri dari demokrasi itu sendiri.

Agar energy umat Islam tidak terkuras untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya timbul akibat kesalahan yang secara sadar kita lakukan. Kembali kepada jalan kejayaan dan kemuliaan yang telah Allah gariskan, jalan kemuliaan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad Shalallahu’alaihi wasallam, yaitu dakwah, hijrah dan jihad fie sabilillah. Wallahu a’lam.

Penulis: Ust.  Fahru Rozi
Editor: Atho’

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.