Al Jazeera Adukan Rezim Mesir ke Mahkamah Internasional

al_Jazira_office_Kuwait

DOHA – Habis sudah kesabaran Al Jazeera terhadap pemerintah Mesir. Perusahaan media berbasis Qatar tersebut mengambil langkah hukum dan menuntut pemerintah Mesir di Mahkamah Internasional dan PBB.

Al Jazeera menuding pemerintah militer Mesir melakukan “kampanye pelecehan dan intimidasi secara berkelanjutan” terhadap jurnalis-jurnalis mereka yang bertugas di negeri Piramid itu.

Sejak  kudeta terhadap Presiden Mohamad Mursi, sejumlah jurnalis Al Jazeera telah ditangkap dan ditahan. Beberapa di antaranya tanpa tuduhan yang jelas atau berlatar belakang politik. Kantor Al Jazeera di Mesir itu juga diserbu dan ditutup secara paksa. Peralatan-peralatan penyiaran disita, bahkan sinyal mereka pun diblokir oleh militer Mesir.

Dalam pernyataan resminya, Kamis kemarin (12/9), Al Jazeera mewakilkan tuntutannya melalui kuasa hukumnya yang ada di London, kantor pengacara Carter-Ruck.

“Al Jazeera tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlanjut. Hak para jurnalis untuk memberitakan dengan bebas dilindungi hukum internasional dan diperkuat resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1738. Namun hak dasar ini diabaikan oleh rezim baru di Mesir,” kata juru bicara Al Jazeera seperti diberitkan aljazeera.com, Kamis (12/9).

Sejak kudeta terhadap Mursi yang direspon dengan demonstrasi anti kudeta, mesir mulai represif kepada media. Berkali-kali, media asing ditutup paksa oleh pemerintah. Hanya kantor berita tertentu yang diberi hak meliput kejadian yang ada di Mesir. Hal itu dipandang aktivis dan jurnalis sebagai upaya membungkam jurnalisme independen. [jzeera/faris]