Browse By

Arakan, Luka Tak Terobati

Derita Muslim Rohingya

Derita Muslim Rohingya

An-Najah-net . Bangsa Rohingya di bumi Allah Arakan, terletak di perbatasan Bangladesh-Burma, menjadi bukti kelemahan seluruh bangsa Islam di abad modern ini. Kezaliman dan genosida merupakan kisah panjang bangsa Muslim ini, terutama sejak rakyat Burma mendapatkan kemerdekaan dari Inggris, 1948. Pada awal kemerdekaan Burma jumlah mereka tidak kurang dari 5 juta jiwa, selanjutnya mengalami penurunan populasi secara terus-menerus akibat kekerasan dan penghilangan secara sistematis oleh pemerintah Burma.

Negara Burma yang kemudian menjadi Myanmar, adalah sebuah negara multi etnis dengan jumlah konfigurasi lebih dari 300 etnis, besar maupun kecil. Suku Rohingya yang tinggal di perbatasan Myanmar-Bangladesh sejak kurang lebih 3 abad terakhir, termasuk suku besar. Tetapi eksistensinya tidak diakui oleh rezim militer Budha yang berkuasa, dan perlakuan itu dilegalkan dengan undang-undang. Wilayah Arakan di-klaim sebagai wilayah Myanmar, tetapi penduduk yang telah tinggal ratusan tahun di tanah tersebut tidak diakui eksistensi dan hak-haknya, mereka berstatus stateless, tidak memiliki kewarganegaraan. Status itu telah memberikan gambaran contain perlakuan rezim Myanmar terhadap mereka, sebagaimana dilaporkan oleh Khofi Annan.

Di era teknologi-informasi dimana keterbukaan, kecepatan dan kemampuan meng-cover (jangkauan) pemberitaan begitu luas dan cepat seperti saat ini, persekusi (baca: kezaliman) yang diperagakan militer Myanmar dan para milisi Budha dapat dengan mudah sampai ke seluruh dunia, termasuk ummat Islam. Sebagian dari kebiadaban tersebut (sepertinya) justru direkam oleh pelaku kemudian diunggah untuk menimbulkan efek kengerian bagi yang menyaksikan. Pada dasarnya, orang tidak suka keburukan (kebiadaban) yang dilakukan diketahui oleh orang lain, tetapi hal itu tidak berlaku bagi para penikmat kezaliman, puas menyaksikan penderitaan korbannya, bahkan kadang atas nama tuhan dan agama.

Sejarah mencatat adanya sebagian orang yang menikmati kekerasan itu, bangga sebagai pelakunya. Seperti yang dilakukan oleh Namrudz raja Babilon, Bakhtanshir (Nebukadnezar), Sakir raja Najran (yang dikisahkan di surat al-Buruj), raja Syiah Timur Leng yang mempunyai hobi membuat gunungan kepala musuh yang dikalahkannya. Dekade belakangan ini kita mengenal Ariel Sharon, aktor pembantaian kamp pengungsi Shabra & Satilla. Ratco Mladic, penjahat perang yang melakukan pembersihan etnis Muslim di Serbia-Bosnia. Di tingkat lokal sejarah mencatat kebiadaban komunis Muso dan pengikutnya yang membantai 14 (empat belas) rombongan KH. Hamid Dimyathi, pimpinan ponpes Tremas, Pacitan dan menyisakan seorang anggota rombongan bernama Shoimun, dengan maksud agar dia menuturkan kekejaman yang dilihat dengan mata kepalanya, sehingga menanamkan rasa takut dalam bawah sadar umat Islam. [Ayat-Ayat yang disembelih, Anab ‘Afifi & Thowaf Zuharon, Mei 2016].

Persekusi rezim Myanmar terus dilakukan secara legal. Sementara lembaga-lembaga internasional sibuk dalam pembahasan di sidang-sidang, pertemuan internasional,… subyek pelaku kejahatan kemanusiaan melakukan boikot pembahasan, sambil melenggang melanjutkan pengusiran dan pembantaian. Tidak heran jika populasi suku Rohingya di awal kemerdekaan Burma kurang lebih 5 juta jiwa, kini tinggal sekitar 800.000 jiwa. Media massa memberitakan penghangusan lebih dari 2600 desa, itu hanya pada sesi terakhir persekusi, sedang yang berjalan secara sistematis dari waktu ke waktu, tak masuk catatan.

Siapa yang Bertanggung Jawab Menghentikan?

Pada level pertama, lembaga-lembaga internasional yang memiliki otoritas untuk menghentikan kekerasan sistematis tersebut tentu saja United Nation (PBB), lebih khusus Dewan Keamanan PBB. Lembaga ini dapat mengeluarkan resolusi untuk menyudahi persekusi itu dan menjatuhkan sanksi kepada pelakunya jika tidak mau menghentikan aksinya. Jika cara itu tak mempan atau tidak efektif, lembaga ini dapat mengeluarkan mandat untuk menurunkan kekuatan militer demi menghentikan kejahatan tersebut. Jika tindakan itu dapat dilakukan dalam kasus Afghanistan, Somalia, Irak, Syiria dll, apa halangannya untuk melakukan hal yang sama untuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Budha Myanmar.

Hanya saja, umat Islam telah berada pada sikap skeptis terhadap obyektivitas lembaga tersebut, dalam hal,…. ketika korban kekerasan tersebut adalah umat Islam. Kasus muslim Bosnia umumnya, dan Sebremica secara khusus, menorehkan luka yang sangat dalam dan hilangnya kepercayaan terhadap DK-PBB maupun NATO sebagai pihak yang paling berkompeten untuk menghentikan kekerasan itu seandainya mau. Melalui ‘perselingkuhan’ pasukan helm biru UN, 8000 pengungsi Muslim di Sebremica menjadi korban kekerasan milisi kristen Serbia-Bosnia.

Level kedua, pemerintahan negara-negara Islam. Mereka merupakan pihak yang secara riel mengontrol sarana-prasarana perlindungan umat manusia dengan kepemilikan tentara dan senjata serta sarana pendukungnya. Terutama negara-negara yang paling dekat dengan wilayah terjadinya kekerasan (kezaliman). Kepemilikan sarana yang memungkinkan untuk melindungi nyawa dari pembantaian tersebut, semestinya menuntun dan menuntut mereka untuk melakukan tindakan itu. Halangan pertama tentu saja adalah rekomendasi dari PBB yang belum tentu memberikan legalitas atas tindakan pencegahan itu. Rintangan kedua adalah kesepakatan antara pemerintah-pemerintah di region yang bertetangga tersebut untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Seharusnya, kesepakatan politis yang memasung nilai keadilan universal tersebut sudah saatnya dicampakkan, demi tegaknya keadilan.

Jika level yang kedua itu juga tidak bisa, maka seluruh manusia menjadi saksi bahwa peradaban manusia hari ini sudah kehilangan legitimasi untuk hidup dan sudah saatnya diganti peradaban baru dengan generasi pengusung baru yang lebih tunduk kepada harkat kemanusiaannya untuk berbuat adil, bertindak obyektif dan berpihak kepada yang tertindas untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan.

Kekuasaan dan Pemerintahan, Alat Paling Efektif untuk Mencegah Kezaliman

Ketika pemerintahan di negeri-negeri Muslim tidak dapat dijadikan sebagai sarana untuk melindungi umat Islam, maka sesungguhnya legalitas syar’iy untuk ditaati telah hilang. Umat Islam tidak lagi berkewajiban untuk taat kepada pemerintahan tersebut, setidaknya pada urusan yang jelas-jelas mereka menyelisihi fungsi dan perannya. Seandainya bara keimanan menghangatkan mata qolbu-nya tentu bisa merasakan yang dilihat mata kepalanya,.. bagaimana antusiasnya umat Islam memprotes kekejaman tersebut, kesediaan mereka untuk mengulurkan bantuan kepada saudara muslimnya yang dizalimi, bahkan sudah adanya ormas Islam yang membuka pendaftaran para pemuda untuk dilatih dan diberangkatkan membantu saudara Muslim-nya yang di-zalimi. Sementara di level pemerintahan, yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara Muslim tersebut jauh di bawah level yang dituntut oleh ummat, sekaligus jauh dari kemampuan riel yang dimiliki, yakni mengirimkan pasukan untuk melindungi mereka.

Apa yang dilakukan oleh Erdogan dan raja Salman dalam memberikan bantuan kepada kaum muslimin mustadh’afin yang disiksa dan diusir dari kampung halaman mereka, berupa bantuan kemanusiaan adalah kebaikan. Namun sejujurnya, yang diperlukan oleh bangsa Rohingya lebih dari itu. Adapun negara-negara muslim yang lain, level pembelaannya lebih rendah lagi. Seharusnya, pemerintahan negara-negara Muslim tersebut, jika memang merasa tidak mampu, atau takut dengan tekanan the world order yang mengendalikan dunia, bersikaplah netral, berikan jalan bagi umat Islam untuk melakukan perannya sendiri, tanpa bantuan kalian,…juga tanpa kalian rintangi. Tutup matalah terhadap apa yang dilakukan oleh umat ini untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Ini Merupakan ‘al-Haad al-Adna (batas terbawah) dari keberpihakan kalian kepada ummat Islam. Kurang dari itu, berarti menjadi pemilik wajah ganda, dan atau orang yang menjual agamanya dengan harga yang sedikit.

Kewajiban Khilafah dan Jama’ah Jihad

Dahulu di masa Mu’tashim bilLah bin Harun al-Rasyid terjadi sebuah kasus, seorang muslimah diganggu dan dilecehkan oleh orang kafir Rumawi sehingga terbuka auratnya. Wanita Bani Hasyim itu ketika mendapat perlakuan buruk tersebut berteriak, “Wa Mu’tashimah!!”, (Wahai  -khalifah-  Mu’tashim!!). Di zaman teknologi informasi belum secanggih sekarang, secara berantai teriakan itu sampai kepada khalifah, maka beliau menyambut seruan permintaan tolong itu dengan menggerakkan ekspedisi pasukan ke kota Amuria untuk menolong kehormatan wanita muslimah tersebut sekaligus terjadilah futuh Amuria. Kejadian di tahun 223 H (837 M) dicatat oleh Ibn Atsir dalam kitabnya Al-Kamil fi at-Tarikh.

Penderitaan muslim Rohingya sungguh merupakan debu yang melumuri wajah setiap yang muslim yang memiliki kemampuan, semakin besar kemampuan yang dimiliki semakin besar tanggung jawab dosa yang ditanggung, terlebih yang menda’wakan diri sebagai khalifah dan mengancam ummat Islam yang lain yang tidak tunduk kepadanya. Setiap klaim memerlukan ‘burhan’, setiap pengakuan meniscayakan tanggung jawab.

Pada saat tidak adanya khilafah, tidak pula ada daulah Islamiyah yang mengambil tanggung jawab untuk melindungi muslimin dari keganasan kekuatan kufur, maka tanggung jawab bergeser kepada jama’ah-jama’ah jihad di seluruh dunia Islam. Mereka lah yang dianggap ‘lebih mampu’ atau ‘paling mampu’ untuk melindungi ummat Islam di saat kondisi lemahnya.

Ketiadaan jama’ah jihad di tengah kaum muslimin dimanapun, tentu membawa implikasi tidak adanya perlindungan terhadap ‘dien wa dunya’ mereka. Ummat Islam terjebak mempercayakan keselamatan ‘agama dan dunia’ mereka kepada orang-orang kafir, bak mengamanahkan penggembalaan domba kepada serigala, wal-‘iyadzu bilLah. Jama’ah jihad lah yang melakukan I’dad di saat ummat Islam yang lain tidak melakukannya, mereka mengambil langkah persiapan untuk mengantisipasi suatu saat di ketika musuh-musuh Islam telah melihat ummat Islam melalaikan kewajiban melindungi dirinya sendiri, lalu mereka bermaksud untuk menghabisi eksistensi ummat Islam dalam sekali pukulan. Al-Qur’an menyebutkan dengan kalimat ‘maylah wahidah’.

Jika I’dad tidak dilakukan pada sebelum kejadian terjadi, maka pasti ‘mashlahat jihad’ akan hilang, setidaknya berkurang jauh. Bagaimana tidak hilang dan atau berkurang, jika telah lebih dari 2600 kampung dibakar, ribuan orang dibunuh, ratusan masjid dirobohkan dan harta benda tak terhitung dijarah dan dihancurkan musuh? Sudah saatnya ummat Islam pada posisi di manapun dan memiliki sarana apapun untuk memikirkan tanggung jawabnya di akherat kelak ketika mereka tidak bertindak untuk membela saudara muslimnya yang teraniaya.

Sumber : Majalah An-Najah Edisi 143 Rubrik Idadul Udah

Editor : Anwar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *