Benarkah Nabi Yusuf Berdemokrasi?‎

demokrasi

An-Najah.net – Dusta besar mengatakan Nabi Yusuf berdemokrasi. Angin reformasi membawa ‎negeri ini menjadi sebuah negeri yang serba boleh. Jika dilihat memang ada segi positifnya, ‎diantaranya terbukanya peluang-peluang dakwah yang dulunya terhambat oleh order baru. ‎Namun, dibalik kemudahan-kemudahan tersebut, banyak sekali segi negatif-negatif yang ‎bermunculan baik dari segi subhat ataupun rusaknya tasawwur ummar hari ini.‎

Diantaranya adalah menganggap bahwa demokrasi adalah bagian tak terpisahkan dari Islam, ‎bahkan istilah syuro (bermusyawarah) diidentikkan dengan demokrasi. Yang lebih parahnya lagi ‎adalah, tidak pahamnya umat Islam terhadap aqidah wala’ dan baro’. Siapa yang dicintai dan ‎siapa yang dimusuhi. Sehingga banyak kita dapatkan umat yang tunduk terhadap toghut dan ‎menjadikan mereka teman setia. Dan menyibukkan pemikiran dan waktunya untuk demokrasi, ‎padahal masih banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang harus diemban.‎

Ada beberapa tulisan di situs-situs internet yang mengangkat tema demokrasi dengan judul “Nabi ‎Yusuf Pernah Menjadi Mentri” yang memaparkan bahwa terjun ke dunia demokrasi dituntunkan ‎oleh Nabi Yusuf. Sehingga dari sini sebagian kaum muslimin berpendapat bahwa terlibat dalam ‎pemerintahan kufur adalah boleh. Salah satu dalilnya adalah keterlibatannya Nabi Yusuf as ‎dalam sistem pemerintahan di Mesir. Apakah benar demikian?‎

Argumen Yang Dilontarkan

Salah satu argumentasi yang sering dilontarkan untuk membenarkan bahwa berdakwah dengan ‎cara bergabung dalam sistem yang jelas-jelas kufur adalah bahwa Nabi Yusuf as. pernah terlibat ‎dalam sistem kufur.‎

Mereka beranggapan bahwa Nabi Yusuf a.s diperbolehkan berpartisipasi dalam sistem ‎pemerintahan Raja Mesir yang tidak Islami, sebagaimana firman Allah Ta’ala yang berbunyi:‎

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56)

Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang ‎yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.” Demikianlah Kami memberi kedudukan kepada ‎Yusuf di negeri Mesir; (dia berkuasa penuh) pergi menuju ke mana saja yang dikehendakinya di ‎bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami ‎tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. (َQ.S Yusuf: 55-56)‎

Berdasarkan hal ini, sebagian pihak mengklaim bahwa kaum Muslim saat ini pun berarti boleh ‎melakukan hal yang sama. Mereka menguatkan pemahaman mereka dengan berlandasan Firman ‎Allah Ta’ala yang berbunyi:‎

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللّهُ ‎

Tidaklah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah ‎menghendakinya. (Q.S. Yusuf : 76)‎

Ayat ini digunakan untuk membuktikan bahwa Nabi Yusuf a.s. telah memperdaya raja agar ‎mengizinkan beliau untuk menghakimi saudaranya berdasarkan syariat Yakub a.s. (untuk ‎memperbudak seorang pencuri) dan tidak menggunakan hukum raja. Oleh karena itu, diklaim ‎bahwa pemahaman (konotasi) terbalik (mafhum mukhalafah) ayat tersebut secara implisit ‎‎(meskipun tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan) menyebutkan, bahwa selain dalam ‎kasus dengan saudaranya, Yusuf a.s. menjalankan hukum raja.‎

Bantahan Argumen

Saudaraku, sungguh ini adalah sebuah tuduhan dan penghinaan yang keji terhadap seorang nabi ‎Allah Ta’ala yang diutus dengan tauhid lagi maksum. Sungguh argumen ini sangatlah keliru.‎
Menggenai surah Yusuf ayat 55, 56 di atas. Ada dua kemungkinan yang telah dipaparkan ‎dipaparkan oleh para ulama:‎

Pertama, Nabi Yusuf a.s berjabat sebagai administrator, yang bartanggungjawab mangamankan ‎gudang penyimpanan hasil panen rakyat mesir. Bukan menjabat kekuasaan ataupun ‎kepemerintahan. Sebagaimana penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang menukil perkataan ‎Syu’aibah bin Nu’ama

Beliau menafsirkan bahwa Nabi Yusuf a.s bertanggung jawab atas gudang penyimpanan hasil ‎panen, yang dikumpulkan untuk persiapan menghadapi musim paceklik yang diperkirakan akan ‎datang. Ia ingin menjadi penjaga lumbung itu sehingga dapat mendistribusikan hasil panen itu ‎dengan cara yang paling bijaksana, baik, dan menguntungkan. (Ibnu Taimiyah, Tafsir Al-‎Qur’anul Adzim, cet. II, jilid 4, hal. 396)‎

Kedua, Nabi Yusuf a.s. bertanggung jawab atas keseluruhan wilayah, disimbolkan oleh ‎kewenangan atas komoditas (barang dagangan utama) ekonomi paling penting di kawasan itu. ‎Sebagaimana pendapatnya Ibnu Jarir ath-Thabari bahwa Nabi Yusuf a.s. diberi kewenangan, ‎untuk melakukan apa pun yang dia inginkan. (Ibnu Jarir ath-Thabari, Jami’ul Bayan fi Ta’wil Al-‎Qur’an, cet. I, jilid 16, hal. 152)‎

Syaikh Abu Muhammad ‘Ashim al Maqdisi membantah syubhat ini dalam buku beliau “Ad ‎Demokratia Diinun” dengan beberapa alasan yang akan kami ringkas sebagai berikut:‎

Pertama, prioritas beliau adalah dalam masalah tauhid. Sebagaimana yang dijelaskan oleh imam ‎al-Qurthubi, (Nabi Yusuf ) berkata, maka dengarlah lebih dahulu din ini supaya kalian mendapat ‎petunjuk. Karena itu beliau tidak menjelaskan makna mimpi keduanya sampai beliau mengajak ‎keduanya masuk Islam.‎

Hal ini membantah anggapan para penyeru demokrasi yang menyarakan bahwa skala prioritas ‎Nabi Yusuf a.s adalah memperbaiki krisis ekonomi dan mengangkat tingkat kehidupan ‎masyarakat, baru kemudian berkerja untuk menegakkan din Islam ini.‎

Kedua, bahwa syariat orang sebelum kita tidak mempunyai kewajiban mengikat atas diri kita ‎‎(umat Islam, umat Muhammad Saw) ketika ada nash-nash dalam syariat kita yang men-naskh ‎‎(menghapus) dan bertentangan dengan syariat orang sebelum kita. Sebagaimana dalam persoalan ‎kita saat ini, di mana ada bayak nash yang melarang bekerja pada para pemimpin kekafiran dan ‎kedzaliman. ‎
Bukankah Allah Ta’ala telah berfirman yang berbunyi:‎

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿60﴾‏

Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut ‎itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya‏.‏‎ (Q.S ‎An-Nisa’: 60)‎

Tidak semua hal yang disyariatkan kepada para nabi terdahulu juga disyariatkan kepada kita. ‎Hanya karena para nabi sebelum kita melakukannya dan mengakuinya, sebagaimana firman Allah ‎Ta’alai: ‎

كُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴿48﴾‏

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang‏.‏‎ (Q.S Al-Maidah: ‎‎48)‎

Ketiga, berdalil dengan perbuatan Nabi Yusuf a.s berarti telah malakukan qiyas (beranalogi), ‎padahal ada perbedaan yang sangat besar antara hal yang dijadikan sumber qiyas dengan hal ‎yang di-qiyas-kan. Dan dalam kaidah usul fikih, ‘Tidak boleh malakukan qiyas apabila telah ada ‎nash’. Dan ini merupakan qiyas batil. (Abu Muhammad ‘Ashim al Maqdisi, Ad Demokratia ‎Diinun, Kalayeh Cipta Media, Klaten 57-77)‎

Dengan demikian, menyadarkan perbuatan mereka kepada perbuatan Nabi Yusuf a.s merupakan ‎sebuah perbuatan rusak yang tidak bisa dijadikan hujah, apalagi dijadikan pegangan sebagai dalil ‎yang sahih dalam masalah ini. Wallahu ‘alam

Penulis: Ibnu Jihad
Editor: Ibnu Alatas