Cingkrang, Cadar Vs Radikal

Cingkrang cadar Vs Radikal
Cingkrang cadar Vs Radikal

An-Najah.net – Kalau pakai rok mini tidak dilarang fairness-nya dimana? Kok orang pakai pakaian sesuai ajaran Islam tidak boleh, tapi orang yang memakai pakaian yang dilarang Islam kok boleh?” ujar Sekretaris MUI, Anwar Abbas

Minggu-minggu ini dunia medsos digemparkan dengan berita salah satu penjabat Negara yang menuai kontroversi lantaran memunculkan wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah.

Dia berkata, “Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab [cadar], tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu,” ujar penjabat negara dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10). (sumber cnnindonesia.com)

Baca juga: Gadis Bercadar Di Perancis

Sedangkan masalah celana cingkrang dia menuturkan, “”Kemudian masalah celana-celana cingkrang, itu tidak bisa dilarang dari aspek agama, karena memang agama pun tidak melarang. Tapi dari aturan pegawai, bisa, misalnya di tentara, ‘Kamu celana kamu kok tinggi begitu? Kamu lihat kan aturan pimpinan di tentara gimana? Kalau kamu nggak bisa ikuti, keluar kamu!’,” ujar penjabat negara saat menyampaikan pemaparan di kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (31/10). (sumber detik.com)

Muncullah kontroversi dari berbagai elemen. Komnas HAM ingatkan soal hak mengekspresikan atribut sesuai dengan agama yang diyakini. Beliau menuturkan,

Komnas HAM

“Saya hanya ingin mengingatkan pejabat negara bahwa kewajiban negara adalah menghormati dan melindungi hak asasi dan kemerdekaan individu, termasuk kemerdekaan untuk mengekspresikan apa yang diyakininya sebagai ajaran agamanya,” ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan, Minggu (3/11/2019).

Beliau menjelaskan, “Kemerdekaan individu yang asasi dalam hal ini kebebasan mengekspresikan keyakinan memang bukan hak asasi yang absolut. Namun regulasi untuk pengaturan dan pembatasannya mesti didasari alasan yang kuat. Dalam standar internasional, dikenal Prinsip Siracusa namanya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, prinsip Siracusa adalah pembatasan atau pengurangan hak asasi yang dilakukan atas dasar pertimbangan keselamatan moral bangsa. Bisa juga atas alasan keselamatan dan keamanan nasional atau yang setara dengan itu.

Baca juga: Ketidakadilan Dalam Memberikan Cap Teroris

Selain itu, radikalisme tidak bisa didefinisikan dalam hukum yang baku. Atas dasar itu, menurutnya, mereka yang memakai cadar atau celana cingkrang tak bisa langsung dicap radikal. Hal ini justru akan menimbulkan diskriminasi.

“Argumen yang sempat diungkapkan adalah untuk menangkal radikalisme, padahal radikalisme sendiri bukanlah definisi hukum yang baku. Juga argumen itu tidak menunjukkan bukti yang kuat. Ada banyak orang dengan celana cingkrang atau cadar tidak radikal apalagi ikut dalam kegiatan terorisme. Cara pandang ini bisa menimbulkan dampak diskriminasi kepada orang yang menggunakannya,” ungkapnya. (sumber detik.com)

Wakil Direktur Imparsial

Wakil Direktur Imparsial, Ghufron Mabruri menilai penjabat negara yang memunculkan kajian pelarangan cadar di instansi pemerintah hanya berdasar pada asumsi. Ada asumsi berlebihan memandang seseorang yang bercadar atau cingkrang terafiliasi dengan paham radikalisme.

Pemerintah, harus menimbang kebijakan apa yang sekiranya paling tepat diterapkan bagi masyarakat di era ini. Pendekatan yang berlebihan dengan langsung menerapkan larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang, kata dia, akan dianggap represif dan berlebihan.

Kebijakan ini kata Gufhron dikhawatirkan akan memunculkan stigma lama yang sempat berkembang di masyarakat pada masa orde baru.

“Ketika negara dengan mudah menstigma orang-orang yang kritis dicap sebagai komunis. Nah apa yang dikhawatirkan dari kebijakan semacam ini adalah berkembangnya stigma orang yang gunakan atribut keagamaan seperti burqa, cadar dengan mudah dianggap berafiliasi radikal,” kata dia, Jumat (1/11).

Menurutnya, tak ada pihak manapun yang berhak ambil urusan berpakaian atau atribut keagamaan seseorang. “Itu kan urusan yang sifatnya privat atau pilihan-pilihan seseorang,” kata Gufhron.

Baca juga: Mengagungkan Syiar Allah Ta’ala

Ghufron menyebut, Niqab hingga celana cingkrang bagi sebagian orang bukan hanya pelengkap aksesoris keagamaan. Ada sebagian ajaran agama yang meminta dan dipercayai agar hal-hal itu ditaati oleh pemeluknya. (sumber cnnindonesia.com)

Ketua Umum PP Muhammadiyah

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan Menteri Agama agar melakukan tindakan terukur dalam menangani isu radikalisme.

Jangan sampai Menag dengan gampang membuat kesimpulan suatu kelompok berpaham radikal atau tidak radikal.

“Harus tetap terukur jangan gebyah uyah (menyamaratakan). Artinya jangan sembarangan untuk (menyimpukan) ini radikal, ini bukan radikal,” kata Haedar saat ditemui di kediamannya di Kasihan, Bantul, DIY, Rabu (23/10).

Beliau juga berharap agar radikalisme tidak dilekatkan pada agama, apalagi tertuju pada agama tertentu.

“Beragama, bernegara, berideologi, bersosial itu juga ada kecenderungan ekstrem dan radikal yang mengarah pada kekerasan. Kita banyak contoh kejadian-kejadian di tanah air kita ini bahwa korban dari tindakan-tindakan yang ekstrem bukan hanya karena agama. Oleh karena itu harus terukur,” kata dia.

Baca juga: Gus Sholah; Islam Nusantara Tidak Penting, Islam Rahmatan Lil ‘Alamin Yang Terpenting

Dikatakan, agama dan institusi kegamaan, harus menjadi kekuatan yang mencerdaskan, mendamaikan, memajukan, serta menyatukan. Bahkan berperan membela nilai-nilai rohani dan keadaban yang baik.

“Saya pikir semua agama kan begitu komitmennya,” kata dia.

Dia juga menitipkan pesan agar Menag dapat memosisikan diri sebagai menteri untuk semua golongan. Ia mencontohkan, meski pernah memiliki latar belakang militer, Menag harus bediri untuk semua rakyat Indonesia, bukan hanya untuk golongan militer.

“Nanti kalau hanya mengurus golongannya, mengurus kepentingannya nanti malah timbul ketidakadilan,” kata Haedar. (sumber: jpnn.com).

Jubir PKS

Juru Bicara PKS Ahmad Fathul Bahri menyarankan, agar Menag lebih menyetuh hal-hal yang lebih substansial sebagai menag.

Pasalnya, tudingan miring penggunaan cadar maupun celana cingkrang dinilai sebagai sesuatu yang sifatnya simbolik.

“Menurut saya, sebaiknya (Menag) lebih menyentuh hal-hal substantif dibanding simbolik, yang menurut saya nanti mungkin akan berbenturan dengan kondisi masyarakat,” kata Ahmad di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2019).

Ahmad berpendapat, penggunaan celana cingkrang dan cadar memunyai cara pemahaman berbeda. Jika wacana tersebut dicanangkan sebagai dalih memberantas terorisme, Menag disarankan untuk membuat program yang lebih substantif.

“Jadi, kalau kami menekankan, sebaiknya mengatasi radikalisme itu bukan dengan hal-hal simbolik yang menjadi perdebatan, tapi dengan program substansif,” sambungnya. (sumber: suara.com)

Sekretaris MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta tak perlu ada pelarangan cadar di lingkungan instansi pemerintah. Pasalnya, masalah cadar termasuk perbedaan pandangan dalam Islam yang masih bisa ditoleransi. Penyelesaiannya pun lewat jalur diskusi dan toleransi.

“Tak usah ada larangan. Kalau nanti dilarang masyarakat akan menuntut. Faktanya (cadar) begini yang dibolehkan oleh agama (malah) dilarang. Pakai cadar kan dibolehkan,” ujar Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas di kantornya, Jakarta, Jum’at (1/11/2019).

Beliau juga membantah dugaan soal hubungan antara cadar dengan terorisme dan radikalisme. Menurutnya, aksi kekerasan di berbagai belahan dunia dilakukan oleh orang dengan berbagai latar belakang dan jenis pakaiannya.

Baca juga: Gerakan Sosial Eksperiman Cadar Dan Celana Cingkrang Semakin Masif

“Orang yang pakai cadar bisa lakukan tindak kriminal dan orang yang enggak pakai cadar juga bisa lakukan tindak kriminal. Oleh karena itu hadapi saja kasus per kasus,” ujar beliau.

Beliau juga mempertanyakan prinsip keadilan jika cadar memang dilarang. Sebab, di saat yang sama pakaian jenis lain yang jelas melanggar prinsip keagamaan, misalnya, rok mini, tak dilarang di instansi pemerintah.

“Kalau orang pake rok mini? Kalau orang ke Kemenag tidak pakai tutup kepala dilarang tidak? Kalau [pakai rok mini] tidak dilarang fairness-nya dimana? Kok orang pake pakaian sesuai ajaran Islam tidak boleh, tapi orang yang memakai pakaian yang dilarang Islam kok boleh?” cetus beliau. (sumber: cnnindonesia.com)

Wakil PWNU Jatim

Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdusalam Sokhib atau Gus Salam mengatakan wacana itu sah-sah saja. Tapi ia mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya tidak mencampuri ranah privat setiap warga negara.

“Ya kalau dari instansi kan ada aturannya. Ya monggo dilakukan aturan itu. Tapi memang sebaiknya pemerintah tidak perlu ikut campur ke ranah privat-lah pada warga negara. Sebab, privasi warga itu hal yang paling prinsip,” kata Gus Salam kepada detik.com, Jumat (1/11/2019).

“Kalau memang negara targetnya meminimalisir radikalism, terorism itu harus dicari akar masalahnya. Apakah permasalahan itu cara dalam berpakaian atau berpikir. Apakah dengan melarang berpakaian itu radikalisme menjadi hilang. Sehingga yang dilakukan itu harus tepat sasaran. Atau hanya hanya sebagai alat pencitraan saja yang tidak subtantif,” jelasnya. (sumber: detik.com) Wallahu Ta’ala ‘Alam

Penulis : Ibnu Alatas