FUI; Pemblokiran 19 Situs Islam Tidak Beralasan Baik Secara Syar’i Maupun Kontitusional

Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Ustadz Muhammad Al-Khaththath
Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Ustadz Muhammad Al-Khaththath

An-najah.net, Jakarta – Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Ustadz Muhammad Al-Khaththath menentang keras dan prihatin atas pemblokiran yang dilakukan oleh Kemkominfo atas permintaan BNPT terhadap 19 situs media Islam sejak Ahad 29 Maret 2015 lalu. FUI meminta kepada semua pihak yang berwenang supaya segera mencabut pemblokiran itu.

“Sebab kami memandang bahwa pemblokiran tersebut sangat tidak beralasan baik secara syar’i maupun konstitusional. Pemblokiran atas situs dengan alasan radikal apalagi pendukung radikal jelas tidak ada dasar hukum untuk melarang mereka dan lebih merupakan sentimen politis,” katanya dalam rilisnya yang diterima kiblat.net beberapa waktu lalu.

Dalam ranah konstitusional, FUI menilai pemblokiran situs tersebut sangat bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat, berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dijamin UUD pasal 28 E ayat 3 dan 28F serta  semangat reformasi, keterbukaan dan kebebasan pers.

Sementara menurut syar’i, pemblokiran tersebut bertentangan dengan ayat tentang pentingnya mendapatkan ilmu pengetahuan (QS. At-Taubah: 22).  Pemblokiran itu, tambah Khaththath, juga dapat dinilai sebagai upaya memadamkan cahaya Allah, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran (QS. At Taubah: 32).

Menurut Khaththath, jika situs-situs Islam diblokir karena sering memberitakan tentang jihad di Suriah dan lain-lain, maka sungguh itu kebijakan yang tidak ada dasar hukumnya sekaligus melanggar Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.

“Sebab dalam fatwa tersebut dibolehkan seorang Muslim melakukan amal istisyhad (mencari kesyahidan) di daerah perang seperti di Suriah apalagi cuma memberitakan,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Kekominfo telah memblokir 19 situs yang konsen memberitakan isu-isu ke-Islaman beberapa hari lalu. Hal itu menuai protes luas dari masyarakat hingga kalangan pejabat. Pasalnya, pemblokiran atas permintaan BNPT itu dilakukan secara brutal, seperti dungkapkan pengamat terorisme, Mustafa Nahra.(Anwar/annajah/kiblat)