India: Pembantaian Atas Muslim Kashmir Tidak Dianggap Pelanggaran

Kashmiri protesters throw stones at paramilitary soldiers and Jammu Kashmir policemen during a protest in Srinagar, India, Friday, May 2, 2008. Police fired tear gas at hundreds of rampaging demonstrators after Friday prayers in the main city of the Indian portion of Kashmir, protesting alleged human rights violations by Indian security personnel. (AP Photo/Dar Yasin)

New Delhi (an-najah.net) – Tak satu pun dari anggota pasukan keamanan India terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia atas penduduk Muslim Kashmir dibawa ke pengadilan.

Amnesty International merilis laporan pada Rabu (2/7) mengungkapkan bahwa dalam setiap kasus yang diajukan penuntutan terhadap anggota pasukan tentara atau paramiliter ditolak. Hal ini sesuai dengan keputusan “Armed Forces Special Powers Act (AFSPA )” atau “Undang-undang Khusus Angkatan Bersenjata.”

AFSPA memberikan ribuan tentara dan personil paramiliter kekuasaan untuk tembak di tempat, menahan tersangka tanpa pengadilan dan merampas harta tanpa dikenakan biaya dengan kejahatan.

Mohammad Amin Magray salah seorang paman korban (17 tahun) menyatakan, “Tentara membunuh warga dan melanggar Hak Asasi Manusia, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan dikenakan biaya, atau dituntut, atau pergi ke pengadilan, walaupun mereka berpikir sepuluh kali sebelum menarik pemicu, mereka tetap yakin bahwa mereka tak bersalah.”

Dia menambahkan, “AFSPA seperti cek kosong dari pemerintah India untuk membunuh orang tak bersalah seperti keponakan saya.”

Aktivis hak asasi manusia lokal Parveena Ahanger mengatakan bahwa, “India menyiksa lebih 100.000 orang, sedangkan sekitar 8.000 hilang setelah dimasukkan ke dalam tahanan.”

Dia juga mengatakan bahwa, “Dengan adanya undang-undang AFSPA maka tidak ada tentara yang dianggap terlibat dalam kejahatan. Sekalipun ada, maka hanya akan diadili di pengadilan lokal, sebuah pengadilan yang tidak dapat diandalkan dan tidak jujur, bukan pengadilan militer.”

(Sahlan/an-najah)