Kalau Bukan Negara Kafir, Lalu Apa?‎

kalau bukan negara kafir, lalu apa

An-Najah.net – Syariat Islam meliputi akidah, fikih, akhlak, adab ‎dan lain sebagainya. Mungkin kita sudah sering mengikuti perdebatan tentang penafsiran Ibnu Abbas mengenai ‎firman Allah Ta’ala yang artinya,

مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ هَدْيَ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَكْمَلُ مِنْ ‏هَدْيِهِ ، وَأَنَّ حُكْمَ غَيْرِهِ أَحْسَنُ مِنْ حُكْمِهِ كَالَّذِي يُفَضِّلُ حُكْمَ ‏الطَّوَاغِيْتِ عَلَى حُكْمِهِ فَهُوَ كَافِرٌ

Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang ‎diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (QS. Al-Maidah: 44). ‎Dalam tafsirannya Ibnu Abbas berkata:‎

‎“Sesungguhnya ia bukanlah kekufuran sebagaimana yang mereka (Khawarij) maksudkan. Ia ‎bukanlah kekufuran yang mengeluarkan dari agama (murtad). ‘Barang siapa yang tidak ‎memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah Ta’ala, maka mereka itu adalah orang-orang ‎yang kafir’; yaitu kekufuran di bawah kekufuran (kufrun duuna kufrin).” (Diriwayatkan oleh ‎Baihaqi)‎

Dilihat Dari Dasar Negara

Baca juga: Sekulerisme atau Nasionalisme, Konsep Negara Semu

Sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana sebenarnya menempatkan penafsiran Ibnu ‎Abbas tentang ayat itu, terutama dalam menghukumi status negara yang tidak menerapkan ‎syariat Islam sebagai dasar negaranya, ada baiknya kami ajak para pembaca untuk melihat ‎beberapa ilustrasi sederhana berikut ini. Agar kita tidak terjebak dalam perdebatan yang ‎sama sekali tidak menyentuh akar persoalan.‎

Ilustrasi pertama, bagaimana menurut anda, jika sebuah negara menerapkan syariat Islam ‎dalam seluruh aspek kehidupannya. Para pelanggar akan dikenakan hukum had dan ta’zir. ‎Hubungan dengan negara lain juga diatur berdasarkan syariat Islam. Sayangnya, semua itu ‎dilakukan atas dasar pemahaman ‘khawarij’. Dalam bahasa lain, para penyelenggara ‎negaranya adalah orang-orang khawarij. Apakah hukum yang keluar dari keputusan mereka ‎tetap dikatakan sebagai hukum Islam?‎

Ilustrasi kedua, masih dalam contoh yang sama, sebuah negara menerapkan syariat Islam ‎dalam segala aspek kehidupannya. Namun berdasarkan pemahaman mu’tazilah atau ‎liberal. Karena seluruh aparatur negaranya berpemahaman liberal. Pertanyaannya, apakah ‎keputusan hukum yang mereka keluarkan akan dianggap sebagai hukum Islam? Tentu saja ‎kita akan mengatakan bahwa hukum tersebut bukan hukum Islam. ‎

Mirip, Tidak Berarti Sama

Andai pun produk hukum yang dihasilkan dari pemahaman Khawarij atau Murji’ah atau ‎Liberal dan sebagainya mirip dengan hukum Islam, tetap saja tidak bisa dikatakan sebagai ‎hukum Islam. Karena ‘mirip’ tidak berarti ‘sama’. Yang menjadi pokok perkara adalah ‎hukum yang didasarkan pada syariat dan akidah Islam, bukan hukum yang ‘sesuai atau mirip’ ‎dengan syariat Islam.‎

Jika produk hukum yang keluar dari negara yang berdasarkan pemikiran khawarij, mur’ji’ah, ‎liberal yang masih ada embel-embel Islamnya saja kita tidak menganggapnya sebagai ‎syariat Islam, lalu bagaimana dengan produk hukum yang berdasarkan dengan ‎nasionalisme, demokrasi, sosialisme dan lain sebagainya? Tentu jawabannya sudah pasti ‎bukan syariat Islam.

Baca juga: Syariat Ilahi Harga Mati

Dr. Shalih Fauzan berkata, “Berhukum kepada Allah Ta’ala bukan seperti apa yang dipahami oleh ‎sebagian orang. Yang menganggap syariat hanya terbatas pada perkara utang-piutang dan ‎perselisihan semata. Ya, semua itu adalah bagian dari syariat. Wajib bagi kita menegakkan ‎hukum Allah Ta’ala atas perkara tersebut. Permasalahannya, syariat bukan terbatas dalam hal itu ‎saja. Syariat mencakup perkara mu’amalah juga perkara akidah. Permasalahan akidah ‎‎(ideologi) adalah perkara yang lebih utama untuk diperhatikan.” (Shalih Fauzan, Durusu fi ‎Syarhi Nawaaqidul Islam, hal. 103-104)‎

Lebih lanjut beliau mengatakan, “Wajib menjadikan akidah sesuai dengan Kitabullah dan ‎Sunah Rasulullah Saw. Dalam urusan tauhid rubbubiyah, uluhiyah dan asma’ wa sifat.” (Shalih Fauzan, Durusu fi ‎Syarhi Nawaaqidul Islam, hal. 105)‎

Konsekuensi dari tauhid uluhiyah adalah menerapkan syariat Islam dalam segala aspek ‎kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah urusan ideologi negara. Apakah masuk akal kita ‎berdebat tentang status suatu negara gara-gara ia mengizinkan shalat atau tidak, ‎sementara kita tidak pernah membahas akidah yang dianut oleh negara tersebut?‎

Salah Persepsi

Golongan yang memaksakan atsar Ibnu Abbas untuk membela penguasa sekuler adalah ‎orang yang terpotong akalnya dan terbatas ilmunya. Mereka mengira bahwa syariat hanya ‎terbatas pada hukum mu’amalat semata. Padahal syariat meliputi akidah, fikih, akhlak adab ‎dan lain sebagainya. Tidak mengherankan jika orang-orang seperti ini begitu aktif ‎menyerang pelaku bidah, namun diam seribu bahasa ketika melihat penguasa sekuler mempraktikkan kekafiran.‎

Padahal astar tersebut berbicara tentang penolakan Ibnu Abbas terhadap pendapat orang-‎orang khawarij yang mengkafirkan Khalifah Daulah Umawiyah. Lantaran di antara mereka ‎ada yang tidak menerapkan hukum Allah Ta’ala lantaran ketika bersinggungan dengan ‎kepentingan pribadinya.

Baca juga: Anjing Akhir Zaman Berkedok Khawarij

Bagi Ibnu Abbas, salah kaprah jika khawarij menjadikan ayat tersebut sebagai bahan untuk ‎memvonis kafir terhadap penguasa Daulah Umawiyah. Sebab, secara ideologi mereka ‎menjadikan Islam sebagai dasar negara mereka. Adapun munculnya beberapa keputusan ‎yang bertentangan dengan syariat Islam hanyalah karena hawa nafsu semata. Sebagaimana ‎orang yang telah mengetahui haramnya khamar namun tetap meneguknya.‎

Adapun penguasa sekuler sekarang ini, mereka adalah orang-orang yang secara sadar ‎memusuhi syariat Islam. Baik dalam akidahnya maupun mu’amalat-nya. Sehingga mereka ‎berani merubah hukum Islam menjadi hukum positif.‎

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ وَلَوْلَا ‏كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

‎“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah Ta’ala yang mensyariatkan untuk mereka ‎agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) ‎tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan ‎memperoleh azab yang amat pedih.” (QS. Asy Syura: 21)‎

Sumber            : Majalah An-Najah, edisi 148, hal. 24, 25

Penulis             : Abdullah

Editor               : Ibnu Alatas