Liberal dan Kelompok Feminim Hukum Syariat Dikriminasikan Wanita.

Kaum Feminim dan Liberal Anggap Dikriminasikan Wanita.

Muh.Yusran
Muhammad Yusran Hadi, Lc, MA

An-Najah.net- Pengetrapan syariat Islam akan mendisksriminasikan kaum perempuan, sebagaimana pengetrapan yang ada di Wilayah Propinsi Banda Aceh. Demikian di ungkapkan aktivis mantan Ketua Organisasi Perempuan Aceh Demokratik (ORPAD), Raihan Diani.

Bukan di Aceh saja tentang pengetrapan syariat Islam di kecam, termasuk di beberapa kota propinsi, diantaranya Kota Tasik Malaya, Tangerang dan Gorontalo, Sumatra Barat serta daerah lainnya.

Kaum feminim dan pegiat gender, menganggap syariat islam sangat mendiskreditkan kaum hawa. Dimana syari’at islam dianggap membatasi ruang gerak dan aktivitas kaum hawa, seperti soal pakaian di wajibkannya mengenakan kerudung atau jilbab sebagai cirri pakaian musliman, wajib membaca al-qur’an bagi siswa dan para pengantin yang ada di kota Solok dan lain sebagainya.

Peraturan dan Perundang-undangan tentang Larangan perempuan keluar malam bagi para perempuan itu dianggap sebagai kebijakan yang membatasi ruang gerak perempuan.
Komnas Perempuan meminta seluruh Perundang-Undangan baik Pusat atau Daerah tentang minuman beralkohol dan jenis-jenis syariah lainnya untuk dihapuskan.

Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional Komnas Perempuan, Husein Muhammad, “ Kami meminta agar perda-perda diskriminatif terhadap perempuan ini dihapuskan karena memberangus sebagian hak-hak mereka,” Pintanya.

Tudingan miring para feminis dan liberal yang bertubi-tubi di atas jelas merupakan serangan terhadap syariah Islam. Serangan terhadap syariah juga tampak pada gugatan terhadap hukum waris, kepemimpinan laki-laki atas perempuan, nafkah, cerai di tangan laki-laki, pakaian, hukum khalwat, safar, izin istri dan lain-lain.

Dalam logika sesat mereka, jilbab dianggap sebagai bentuk kekerasan dan diskriminasi perempuan karena memaksa perempuan untuk memakai pakaian, yang boleh jadi mereka sukai. Kemuliaan perempuan mereka ukur dengan kemampuan menghasilkan uang, jabatan yang bisa mereka sandang, partisipasi dalam politik, dan segala yang bersifat materi. Nilai-nilai yang dijunjung Islam bagi perempuan seperti harga diri, pahala sebagai istri dan ibu, semua diabaikan.

Menurut Muhammad Yusran Hadi, Lc, MA. Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), menyatakan bahwa apa yang di sampaikan Raihan Diani itu justru sebaliknya. Karena dengan syariat Islam akan menciptakan ketenangan dan kesejahteraan serta kemuliaan perempuan.
“Tuduhan tersebut hanya klaim dari Raihan dan orang sejenis Raihan yang anti syariat Islam. Penegakan Syariat Islam di Aceh tidak pernah menciptakan masalah atau ketegangan. Syariat Islam justru mendatangkan kemaslahatan dan kedamaian di Aceh,” jelas Yusran.

“Ini yang dirasakan oleh umat Islam di Aceh selama ini. Bisa jadi, syariat Islam itu menjadi masalah dan momok yang menakutkan bagi orang-orang yang anti syariat, baik itu dari pihak luar non Muslim maupun pihak dalam yang mengaku “muslim” seperti orang sekuler, liberal, pluralis dan gender. Kalau ini yang dimaksud, iya benar. Karena mereka tidak akan pernah senang dan rela dengan syariat Islam seperti ditegaskan dalam Al Qur’an,” tambahnya,-

Yusran menjelaskan bahwa syariat Islam yang berlaku ini merupakan aspirasi dan tuntutan rakyat. Bukan kepentingan elit politik atau penguasa seperti yang dikatakan oleh Raihan. “Syariat Islam merupakan hasil perjuangan rakyat yang cukup panjang dan pengorbanan yang besar. Rakyat harus berjuang untuk dapat memberlakukan syariat Islam dengan mengangkat senjata, mengorbankan harta dan jiwa, demi tegaknya syariat Islam,” ujarnya, sembari menandaskan bahwa syariat Islam merupakan perjuangan rakyat yang cukup lama dan memakan biaya yang mahal. Bukan pemberian gratis untuk kepentingan elit politik atau penguasa. (Ism-An-Najah)