KH Didin Hafidhuddin; Fatwa MUI Soal BPJS Itu untuk Keselamatan Umat

Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc
Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc

Bogor (An-najah.net) – Jaminan kesehatan dengan program BPJS terdapat unsur ghoror, maisir dan ribawi. Untuk menyelamatkan umat Islam dari perkara-perkarang yang dilarang Allah itu. MUI mengeluarkan fatwa untuk menyelamatkan umat. Keputusan BPJS tidak sesuai dengan syari’ah ini menjadi pembicaraan yang hangat. Pasalnya mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam.

Menanggapi keputusan fatwa itu Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc menegaskan bahwa yang dikritisi oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu bukan BPJS-nya melainkan proses-proses yang terjadi didalamnya.

“BPJS itu seharusnya ditanggung negara, tetapi inikan yang bayar masyarakat. Kalau masyarakat yang bayar itu akadnya harus jelas, akadnya apa, jangan tidak jelas. Jangan kita menyetor uang saja, tapi uangnya dikemanakan kita tidak tahu,” kata Kyai Didin saat pengajian shubuh di Masjid Al Hijri Air Mancur Bogor, Ahad (2/8/2015).

“Harus jelas akadnya, apakah akad wadiah (titipan) yang itu tidak boleh dipakai kecuali dengan izin, atau apakah akadnya investasi yang nantinya diberikan kembali kepada peserta? Masyarakat harus menyadari, jangan dengan kekuasaan ini seolah-olah masyarakat diuntungkan, padahal tidak ada yang diuntungkan dengan BPJS ini kecuali hanya para pelaksana saja,” jelas Kyai Didin.

Selain itu, Ketua Umum Baznas itu mengungkapkan kesalahan dalam BPJS yaitu jika telat menyetorkan akan dikenakan sanksi denda sebanyak 2 %.

“Itu tidak boleh dalam Islam, denda persentase itu tidak boleh. Sama seperti biaya persentase administrasi itu tidak boleh, administrasi itu harus real cost sesuai berapa kebutuhannya, jangan oportunity cost. Dan denda itu dalam syariat Islam harus digunakan untuk kegiatan sosial,” ujarnya.

Menurutnya, permasalahan BPJS itu sama seperti bank syariah dan konvensional. “BPJS juga seperti itu, pemerintah harus memberikan kesempatan pada umat Islam agar proses di BPJS itu sesuai dengan syariat Islam. Tidak banyak yang kita tuntut, kita hanya ingin sesuai ajaran Islam,” kata Kyai Didin.

Kemudian terkait dengan fatwa MUI, Kyai Didin meminta masyarakat jangan berburuk sangka. “Jadi jangan kemudian, jika para ulama berfatwa itu dianggap asal-asalan. Keputusan para ulama itu didasari dengan kesungguhan untuk menyelamatkan umat supaya umat jangan terbiasa transaksi dengan sistem ribawi dan tidak jelas prosesnya,” pesannya.

Seperti diketahui, hasil pembahasan MUI saat ijtima Ulama di Ponpes At Tuhidiyah, Cikura, Tegal, awal Juni lalu bahwa MUI telah mengeluarkan rekomendasi (bukan fatwa haram) terkait Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan, yang isinya:

(1) Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari’ah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.

(2) MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah dan melakukan pelayanan prima.(Anwar/annajah/SI)