Mengapa Amerika Tak Gunakan Hak Veto Untuk Anulir Pengakuan Palestina?

(an-najah.net) – Pengakuan Palestina sebagai negara pengamat non-anggota dengan suara mayoritas dari 138 negara membuktikan bahwa masyarakat internasional bertekad untuk menyaksikan sebuah negara Palestina yang merdeka dan mandiri.

Pengakuan Palestina sebagai negara pengamat non-anggota di PBB menciptakan banyak kesempatan dan peluang untuk Palestina, meskipun juga menyebabkan beberapa masalah.

Dari sisi positif, keputusan PBB tersebut pada kenyataannya tidak saja akan memberikan peluang kepada Palestina “hampir” semua hak hukum internasional, termasuk hak untuk mengajukan tuntutan terhadap Israel atas banyak insiden kemanusiaan yang selama ini dilakukan di Palestina, mulai dari pelanggaran kedaulatan, penangkapan warga Palestina, serangan militer, dan hancurnya sumber daya Palestina.

Dalam hal ini, pengakuan tersebut akan memudahkan untuk meningkatkan tekanan kepada Israel di tingkat internasional.

Pengakuan Palestina sebagai negara pengamat non-anggota dengan suara mayoritas dari 138 negara membuktikan bahwa masyarakat internasional bertekad untuk menyaksikan sebuah negara Palestina yang merdeka dan mandiri. Hanya 9 anggota PBB dari 193 yang menolak status tersebut termasuk teroris Amerika.

 

Hak Veto Penjajah Amerika

Penolakan negeri teroris AS jelas sejak awal memang sudah menunjukkan sikap penolakannya. Namun mengapa AS tidak menggunakan hak veto untuk menolak dan melawan pengakuan “negara” Palestina tersebut?

Disini, kita tidak melihat bahwa AS seolah tidak lagi memiliki tangan yang bebas untuk memveto protes Palestina dalam melawan Israel. Ternyata, dibalik semuanya teroris AS  punya rencana besar dengan memberikan peluang ini dan kesempatan baik untuk Israel dimasa depan.

Keputusan tersebut jelas mempunyai beberapa konsekuensi negatif. Sebab resolusi itu mengakui wilayah yang diduduki pada tahun 1967 sebagai wilayah yang sah Palestina, sementara wilayah yang diduduki oleh Israel pada tahun 1948 diabaikan. Ini adalah kemunduran besar dari sikap sebelumnya, termasuk PBB, dimana Resolusi 181 mengakui hak Palestina lebih dari 42 persen wilayahnya.

Selain itu, presiden Mahmoud Abbas yang bertindak sebagai wakil dari Otoritas Palestina, tampaknya telah melupakan hak kembali para pengungsi Palestina dan hak mereka untuk menerima ganti rugi dari Israel. Hal yang tidak pernah disentuh oleh Abu Mazen (julukan Mahmoud Abbas -red).

Pengakuan Palestina sebagai negara pengamat non-anggota di PBB oleh pemerintah Barat, seperti Perancis, Italia, dan beberapa pemerintah berpengaruh di Skandinavia, itu sama sekali tidak membuktikan bahwa ada jurang yang lebar antara negara Barat sehubungan dengan Israel.

Walaupun banyak pemerintah Barat saat ini mendukung pembentukan negara Palestina, namun sekali lagi, pengakuan resolusi tersebut mengacu pada resolusi tahun 1967, yang memberikan peluang wilayah lebih banyak kepada Israel. Hal yang seakan-akan terjadi perubahan arus dan dukungan 180 derajat dari posisi dukungan tanpa syarat mereka kepada Israel ke Palestina.

Walaupun resolusi itu sedikitnya akan menghambat rencana luas Israel untuk perluasan pemukiman yang dirancang untuk menduduki lebih banyak tanah-tanah Palestina. Namun, yang terpenting bagi Israel adalah dengan merdekanya Palestina sesuai dengan resolusi PBB tahun 1967 merupakan kemenangan Israel dan pengakuan Otoritas Palestina atas “Negara” dalam negara Israel di wilayah Palestina. Hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh warga dan Pejuang Perlawanan Palestina di Gaza.

Karena itulah mengapa AS tidak menggunakan hak veto atas resolusi PBB tersebut. [fajar/ist]