Mengapa Hampir Tidak Ada Berita Tentang Perang Mali?

Berita Perang di Mali sejauh ini sangat terbatas.
Berita Perang di Mali sejauh ini sangat terbatas.

BAMAKO (an-najah) – Perang di Mali akan memasuki bulan ketiga pekan ini. Sejumlah 4.000 tentara Prancis, dan tentara boneka Afrika yang berjumlah dua kali lipat lebih banyak yang tergabung dalam pasukan internasional, telah menaklukkan semua kota besar di Mali utara. Namun, sejauh ini hampir tidak ada laporan dari pertempuran, dan hampir tidak ada gambar.

Sejak awal perang, tentara Perancis yang bekerjasama dengan tentara boneka Mali, secara sistematis mencegah wartawan dan jurnalis dari segala kemungkinan melakukan pelaporan objektif.

Awalnya semua wartawan internasional dilarang meninggalkan ibukota Mali, Bamako, di mana mereka dicegah oleh tentara junta Mali yang menyita peralatan mereka.

Seminggu setelah perang dimulai, beberapa “wartawan tempel” (dalam istilah jurnalis, wartawan ini menempel pada satuan tentara tertentu dan mendapat tayangan eksklusif, namun independensinya hilang karena nyawanya sendiri ‘bergantung’ pada unit yang dia ikuti, red) yang terpilih diizinkan untuk melakukan perjalanan ke utara Mali. Korespondennya dibatasi dengan unit yang ditugaskan, namun partisipasi jurnalisnya juga dibatasi secara eksklusif  dari media nasional Perancis.

Pada tanggal 31 Januari, petugas intelijen Mali menyita bahan dari dua wartawan yang bekerja untuk saluran berita Perancis France24. Mereka telah memfilmkan aksi protes yang dilakukan oleh tentara dari brigade “Baret Merah”, yang inginmasuk kembali ke tentara Mali.

Pada tanggal 8 Februari wartawan asing beberapa ditahan selama berjam-jam di Bamako oleh “Baret Hijau,” yang melakukan kudeta Mali Maret lalu. Fotografer ReutersBenoit Tessier dan dua wartawan lainnya yang telah menyaksikan dan memotret insiden itu, dipukuli dan dibawa pergi. Peralatan dan ponsel mereka disita.

Setelah penaklukan Gao, sekitar lima puluh wartawan internasional diizinkan masuk ke kota ITU di bawah kondisi pengawasan yang ketat, tapi kemudian dikawal keluar dari kota tak lama setelah itu, diduga akibat serangan bunuh diri, tanpa melakukan pekerjaan jurnalistik mereka. Tiga kru televisi yang terbang ke Kidal ditahan di bandara oleh militer Prancis sampai keberangkatan mereka.

Di bawah judul “Kekejaman di Mali,” saluran televisi Perancis France 2 menayangkan sebuah film berdurasi 22 menit pada tanggal 7 Februari, di mana ada adegan selama 45 detik dalam film itu yang menunjukkan korban dari tentara Mali. Lembaga sensor Prancis Central Audiovisual Council (CSA) menegur mereka yang bertanggung jawab atas program ini dan menuduh mereka “melanggar martabat manusia” dengan menayangkan gambar mayat.

Pada tanggal 28 Februari CSA yang meningkatkan peringatan tersebut, menyatakan bahwa “presentasi berulang dan pemunculan potongan tubuh manusia berlebihan” adalah sesuatu yang “tak tertanggungkan,” terutama untuk penonton muda. Sejak itu belum ada laporan kritis lebih lanjut dari perang di Mali di televisi Perancis.

Pekan lalu pemimpin redaksi surat kabar Mali Le Republicain, Boukary Ndaou, ditangkap tanpa surat perintah oleh pihak keamanan negara Mali. Beberapa jam sebelumnya ia telah menerbitkan sebuah surat terbuka yang ditulis oleh seorang tentara yang mengkritik presiden Mali Dioncounda Traoré yang disebut telah melakukan transaksi pembayaran dngan Kapten Amadou Sanogo, pemimpin kudeta 2012 Maret. Keberadaan Ndaou kini tidak diketahui, dan tidak ada tuduhan apapun sejauh ini telah diajukan terhadap dirinya.

Pemblokiran liputan perang di Mali didasarkan pada perintah eksplisit dari pimpinan tentara Perancis dari hari pertama: “Para jurnalis setidaknya harus berada seratus mil dari garis depan dan semua front perang. Mereka hanya diperbolehkan untuk bergerak dalam konvoi dan tidak boleh mengambil foto. Mereka hanya bisa masuk kota yang telah ditaklukkan setelah semua pertempuran telah berakhir dan semua korban telah dipindahkan”.

Tokoh terkemuka media-media resmi itupun secara terbuka membela penyensoran tersebut.

Antoine Guélaud, editor-in-chief dari stasiun TV TF1, secara terbuka membenarkan kebijakan militer. Merujuk pada sulitnya menemukan “keseimbangan yang tepat antara kebutuhan informasi dan keselamatan para jurnalis.” Perang di Mali, lanjut dia, bukanlah “perang normal antara kedua negara,” tetapi ditujukan terhadap teroris.

Rekannya Phil Chetwynd, redaktur pelaksana Agence France Presse (AFP), secara apologis juga mengacu dengan  kepada “konflik yang rumit dan berbahaya.” Wartawan lain menyatakan “liputan di Mali masih lebih baik untuk melaporkan sebagai ‘wartawan melekat’ daripada tidak sama sekali.”

Kepatuhan media Perancis pada kebijakan disiplin militer memiliki preseden yang pasti, peristiwa yan paling terkenal adalah saat penyensoran atas Perang Aljazair (1954-1962), Perang itu  sering digambarkan sebagai “perang tanpa gambar,” karena media menyensor kekejaman, pembantaian, dan penggunaan penyiksaan yang dilakukan secara massif oleh pasukan Prancis.

Seperti yang dilakukan dulu kala oleh Jenderal Charles de Gaulle pada tahun 1960, ketakutan terbesar dari pemerintah Perancis yang saat ini dipimpin oleh Sosialis Francois Hollande adalah sentimen anti-perang tersebut akan menyatu dengan kemarahan yang tumbuh dari kebijakan anti-buruh di negara itu. Hal ini diyakini bisa meletupkanrevolusi dan menjadi bahan bakar pemberontakan sosial. Untuk alasan ini, tentara Prancis bertekad untuk tetap dengan kebijakan penyensoran yang ketat, dan menjadikan Perang Mali sebagai “perang tanpa gambar.” [fajar/wsws]