Menimbang Status Ulil Amri Jokowi

jokowi-dan-megawati

an-najah.net Seorang alumni King Saud University, juga da’i dan muballigh terkenal serta pimpinan salah satu pesantren salafi di Yogyakarta; sebelumnya telah mengajak jama’ahnya untuk tidak memilih Jokowi sebagai presiden pada pilpres lalu, namun kini mengajak kaum muslimin untuk taat dan mendoakan kebaikan bagi Jokowi-JK.

“Kita taat kepada beliau (Jokowi-JK), dan kaum muslimin harus taat kepada Ulil Amri. Kita mendoakan mereka dalam kebaikan,” demikian tegas pengisi tetap Radio Muslim Yogyakarta ini kepada gemaislam.com via sambungan sellular, Senin (20/10/2014).

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyatakan bahwa kepemimpinan nasional adalah khalifah bagi bangsa Indonesia, termasuk bagi umat Muslim di Tanah Air.

“NKRI sudah sesuai jalan Islam. Pak Jokowi (Joko Widodo) khalifah kita sekarang, pemimpin bangsa Indonesia, termasuk umat Islam,” kata Said Aqil usai penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Jakarta, Minggu (2/11).

Benar atau tidaknya pernyataan tersebut harus diukur menurut tinjauan Fiqih dan Ushul Fiqih. Untuk mendudukkan suatu hukum berdasarkan ushul dan kaedah fiqh apakah hukumnya wajib, haram, mandub, ataupun makruh; harus ditinjau dari tiga hukum wadh’i. Pertama, adakah sebab. Kedua, adakah syarat. Dan ketiga, apakah tidak ada mâni’ (penghalang) untuk dikukuhnya suatu hukum agar bisa diterapkan. Maka dari itu bilamana sebabnya batil, syaratnya tidak dijalankan dan ada mâni’; maka hukumnya menjadi gugur dan tidak diakui. Demikian juga dengan kelayakan seseorang diangkat sebagai Ulil Amri kaum muslimin, tidak lepas dari tiga hukum wadh’i ini.

Sebab Terpilihnya Jokowi

172044_usai-mencoblos-mega-dan-jokowi-gelar-jumpa-pers_663_382Semua orang mengakui bahwa terpilihnya Jokowi bukan atas musyawarah Ahlul Halli wal ‘Aqdi dari umat Islam, melainkan melalui jalan demokrasi. Padahal demokrasi adalah budaya kafir dan bukan bagian dari Islam berdasarkan kesepakatan ulama’ Islam; sampai guru-guru besar ‘Kelompok Berjubah Salaf’ sendiri telah mengatakannya musyrik.

Allah berfirman, Barangsiapa yang mencari selain Islam sebagai dien (jalan yang diikuti), maka sekali-kali tidaklah diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang merugi.” (Qs. Ali Imran: 85)

Maka dari itu, bila sebabnya batil maka musabbabnya pun batil dan menjadi gugur kelayakannya menjadi Ulil Amri umat Islam.

Makna Ulil Amri

Kalimat Ulil Amri adalah gabungan dari dua kata; Ulil dan Amri. Berasal dari kata ‘ulû’ bentuk jamak, artinya ‘yang empunya’; dan mufradnya (bentuk tunggalnya) adalah ‘ulu’. Dan tidak bisa menjadi kalimat yang dipahami kecuali jika dirangkai dengan kata yang lainnya. Contohnya (Ulil Ilmi; yang punya ilmu), (Ulil Albab; yang punya akal) dan (Ulil Aidi; yang punya kekuatan besar). Kalimat-kalimat semacam ini banyak disebutkan dalam al-Qur’an. (Lisanul-’Arab, 11/27).

Sedang ‘amri’, artinya adalah perintah, urusan, kekuasan dan pengaruh. Jadi makna Ulil Amri secara bahasa adalah yang punya perintah, urusan, kekuasaan dan pengaruh. Maka dari itulah para ulama’ tafsir berbeda pendapat terhadap makna istilah Ulil Amri.

Makna Ulil Amri yang wajib ditaati sebagaimana dalam ayat al-Qur’an, terbagi kepada empat pendapat Pertama, artinya adalah umara’ atau para penguasa; demikian menurut Abu Hurairah, Zaid ibnu Aslam, as-Suddiy, Muqatil dan Ibnu Abbas dalam satu riwayat. Kedua, artinya adalah ulama’; menurut Ibnu Abbas, Jabir ibnu Abdillah, Hasan Bashri, Abul Aliyah, Atho’, an-Nakha’i, adh-Dhahak dan Mujahid. Ketiga, menurut Bakr ibnu Abdillah al-Muzanni dan Mujahid dalam riwayat lainnya; mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Dan keempat, mereka adalah Abu Bakar dan Umar ibnul Khatthab; dan ini pendapat Ikrimah. (Ibnul Jauzi dalam Zâdul-Masîr, 1/424; dan Tafsir al-Khâzin, 1/392).

Berdasarkan keempat pendapat di atas, maka pendapat pertama dan kedua adalah lebih banyak digunakan oleh para ulama’. Namun bila kita mengamati sebab turunnya ayat Qs. Ali Imran ayat 59; maka artian umara’ dan penguasa adalah lebih mendekati kebenaran.

Imam ath-Thabari dalam tafsirnya [8/502] menjelaskan, “Pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengartikan mereka sebagai umara’ dan para penguasa; berdasarkan hadits-hadits shahih dari Rasulullah SAW yang menyuruh untuk taat kepada para pemimpin dan penguasa, yang taat kepada Allah dan (bekerja) untuk maslahat (kebaikan) kaum muslimin.”

Jika demikian, Ulil Amri bagi umat Islam adalah pemimpin yang taat kepada Allah, dan bekerja hanya untuk maslahat umat Islam bukan umat kafir. Adapun kafir dzimmi, adalah mereka yang patuh kepada syariat Islam dan membayar jizyah (upeti).

Bagi Ulil Amri juga menjalankan tugas-tugasnya demi kemurnian tauhid dan keamanan para pemeluknya agar tidak ditindas orang-orang kafir; seperti yang tertera dalam konteks Qs. an-Nuur ayat 55. Dan bila syarat ini tidak terpenuhi pada seorang pemimpin, maka dia tidak layak disebut Ulil Amri.

 

Syarat Ditaatinya Ulil Amri

jokowi-dan-presiden-china-xi-jinping-di-kaa-bandung

Betul, bahwasanya haram bagi umat Islam memberontak dan memerangi pemimpinnya, dan tidak boleh menyelisihi perintahnya selama tidak maksiat kepada Allah. Ini telah dicontohkan para salaf, seperti Imam Ahmad yang tetap mendo’akan kebaikan atas al-Ma’mun, al-Mu’tashim dan al-Watsiq, para khalifah ‘Abbasiyah. Baca keterangannya pada tema, “Kenapa Imam Ahmad Tidak Mengkafirkan al-Ma’mun”.

Karena Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul-Nya dan ulil amri dari kalian.” (Qs. An-Nisâ: 59)

‘Auf ibnu Malik berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik pemimpin kamu adalah pemimpin yang kamu mencintainya dan dia pun mencintaimu, kamu mendo’akannya dan dia pun mendo’akanmu. Adapun seburuk-buruk pemimpin kamu adalah pemimpin yang kamu membencinya dan dia pun membenci kamu, kamu melaknatnya dan dia pun melaknat kamu.”

Kami para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kami boleh melawan mereka ketika itu?” Beliau menjawab, “Jangan, selama mereka mengerjakan shalat. Jangan, selama mereka mengerjakan shalat. Ketahuilah, barangsiapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpin tersebut bermaksiat kepada Allah, maka bencilah kemaksiatan tersebut; dan jangan melepaskan tangan dari ketaatan kepadanya.” (Shahih Muslim, 1855).

‘Kelompok Berjubah Salaf’ selalu beralasan dengan hadits ini serta hadits lainnya yang semakna dan menerapkannya kepada setiap penguasa sekuler, tanpa mengenal muthlaq dan muqayyad suatu dalil; serta menjadi kelompok yang suka memakai satu ayat/hadits dan menyembunyikan ayat/hadits lainnya sebagai tafsirannya.

Bukankah Rasulullah SAW juga bersabda, “Meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak yang pesek hidungnya dan hitam, yang memimpin kalian dengan Kitabullah; maka taat dan dengarlah.” (Shahih Muslim, 1298, 1838).

“Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah sekalipun yang memerintah kalian adalah budak Habsyah yang pesek hidungnya. Maka dengarlah dan taatilah selama dia menegakkan Kitabullah ‘Azza wa Jalla di tengah-tengah kalian.” (Shahih al-Jâmi’ ash-Shaghir, 7861).

Inilah syarat selanjutnya agar diakui sebagai Ulil Amri yang wajib ditaati, yaitu menegakkan hukum Allah dan menjadikannya sebagai asas tunggal negara yang wajib oleh seluruh rakyatnya.

Ali ibnu Abi Thalib RA berkata, “Wajib atas pemimpin untuk memerintah dengan hukum Allah dan menunaikan amanah. Dan apabila telah dijalaninya, maka wajib bagi rakyat mendengarnya dan mematuhinya.” (Tafsir al-Baghawi, 2/240).

Tidak Ada Mâni’ (Penghalang) Untuk Disebut Ulil Amri

‘Ubadah ibnu Shamit RA berkata, “Rasulullah SAW menyeru kepada kami, lalu kami membai’atnya. Yang beliau minta dari kami adalah membai’atnya untuk mendengar dan taat, baik dalam keadaan ringan atau berat’ dalam keadaan sulit dan mudah, dan ketika kami diperlakukan tidak adil, dan agar kami tidak menentang kepemimpinan seseorang.”

Lalu beliau bersabda, “Kecuali apabila kalian melihat kufur bawwâh (kekafiran yang nyata) dengan diiringi bukti yang jelas dari Allah.” (Shahih Bukhari, 7056; Shahih Muslim, 1709).

Imam Nawawi berkata, “Bahwasanya tidak boleh keluar dari kepemimpinan khalifah hanya karena zhalim atau fasik; selama dia tidak merubah sesuatu dari pondasi Islam.” (Syarah Shahih Muslim, 12/243-244).

Pondasi Islam manakah yang tidak diubah oleh para pemimpin negara sekuler hari ini? Bahkan al-Qadhi ‘Iyadh (Syarah Shahih Muslim Imam Nawawi, 12/229) membatalkan ketaatan kepada pemimpin yang terjebak pada kufur bawwâh; menganggapnya sebagai ijma’ ulama’ dan wajib mencopotnya bila memungkinkan.

Dus bila demikian, masih layakkah bila Jokowi dan sekutu-sekutunya yang sekuler di negara manapun dikatakan sebagai Ulil Amri? Kecuali hanya keluar dari lisan orang-orang yang tak berilmu atau suka mengolok-ngolok Islam.

Dari penjelasan di atas, kita bisa menimbang status Ulil Amri Jokowi dari tiga sudut pandang hukum wadh’iy, sebagai berikut:

Pertama, Sebab (as-Sababu). Sebab pemimpin disebut Ulil Amri adalah jika dpilih oleh ahlu halli wal aqdi, taat kepada Allah SWT (muslim) dan melaksanakan tugas kepemimpinan untuk kemashalahatan muslimin. Pada diri Jokowi, hal-hal ini tidak terpenuhi.
Kedua, Syarat (as-Syarthu). Syarat pemimpin disebut Ulil Amri adalah menegakkan kitabullah (hukum Allah) yang terangkum dalam dua poin, yaitu hifdzu ad-Diin (menjaga agama Islam) dan siyasah ad-Dunya bihi (mengatur negara dengan hukum Islam). Syarat ini tidak terpenuhi, bahkan hukum sekuler dan syirik yang diberlakukan di Indonesia.
Ketiga, Penghalang (al-Mani’u). Diantara hal yang menghalangi pemimpin dari mendapat status Ulil Amri adalah melakukan tindakan kekufuran yang nyata. Dan demokrasi serta menerapkan undang-undang thaghut adalah bentuk kekufuran yang nyata yang disepakati oleh para ulama ahlu sunnah. Inilah yang nampak dari penguasa Indonesia, sejak kurun Soekarno hingga era Jokowi.

Walhasil, pak Jokowi ‘haram’ disebut Ulil Amri, toh Jokowi sendiri dan PDIP sebagai pengusungnya tidak pernah mengklaim statusnya sebagai Ulil Amri, dan lebih bangga disebut sebagai Presiden RI. Apalagi status Jokowi sebagai kader partai yang jelas-jelas mengusung demokrasi. Beliau lebih pantas disebut presiden RI dan kader PDIP daripada Ulil Amri.*

Oleh: Ustadz Abu Asiyah Zarkasyi

Diambil dari majalah Islam An-Najah edisi 109, Desember 2014, rubrik Makalah.