Munarman Jelaskan Bahaya Revisi UU Anti-Terorisme

Direktur An-Nashr Institute, Munarman
Direktur An-Nashr Institute, Munarman
Direktur An-Nashr Institute, Munarman

Jakarta (An-najah.net) – Revisi undang-undang terorisme hingga saat ini masih diperdebatkan. Pasalnya, dalam revisi tersebut dinilai mengandung pelanggaran HAM bila diterapkan. Direktur An-Nashr Institute, Munarman menyoroti salah satu poin dalam revisi RUU Anti-Terorisme, yaitu orang bisa dihukum bila berafiliasi dengan kelompok teroris.

“Kalau kita mau bicara hukum pidana, saya kira yang dihukum itu perbuatan, semua sepakat. Dalam pidana yang boleh dihukum itu perbuatan. Tetapi dalam RUU ini yang dihukum itu afiliasi kelompok, asosiasi kelompok. Itu bisa dicek di dalam konsideran huruf D, huruf C itu jelas sekali dan pasal 12 A itu siapapun yang sudah berafiliasi dengan kelompok yang sudah ditetapkan sebagai kelompok teroris itu bisa dihukum. Loh, ini yang dihukum asosiasi kelompoknya atau perbuatanya,” katanya dalam sesi tanya jawab acara ‘perlindungan HAM dan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana terorisme di indonesia’ di Jakarta.

Menurutnya, ini sangat membahayakan, karena ini bertentangan dengan undang-undang anti diskriminasi. Di dalam undang-undang nomer 26 tahun 2000 itu, pasal 8 dan pasal 9 tentang genosida dan kebijakan kemanusiaan ini pelanggaran HAM berat. Karena menghukum orang berdasarkan asosiasi kelompoknya.

“Di undang-undang nomer 6 tahun 2000 penyiksaan tidak boleh dilakukan. Itu di pasal 90 H, disebutkan tidak boleh orang disiksa karena faham politik, faham agama atau asosiasi kelompok di mana dia bergabung,” imbuhnya.

Sementara, lanjutnya, di RUU revisi jelas sekali mengarah kepada kelompok dan kita bisa lihat, faktanya kasus Siyono ini. Karena afiliasi kelompoknya, bukan karena perbuatan. “Karena yang dituduhkan kepada Siyono memiliki senjata sampai saat ini nggak terbukti kok di pengadilan atau polisi tidak pernah punya bukti Siyono memegang senjata seluruh kelompok JI,” ungkapnya.

Munarman juga menilai, kalau paradigma RUU yang boleh dihukum itu yang terasosiasi kelompok itu bertentangan dengan asas pidana. Karena, dalam perundang-undangan Indonesia, orang baru bisa dihukum setelah melakukan aksi.

“Dan kalau itu tetap dilakukan, dan negara ini melalui lembaga legislasinya mengesahkan RUU ini, seluruh warga negara ini, semua kita sudah melakukan pelanggaran HAM berat,” ulasnya.

Di Indonesia, kata dia, mengesahkan teroris tidak melalui mekanisme hukum, tidak ada persidangan apakah ini layak disebut organisasi teroris atau tidak, tapi langsung ditetapkan.

“Karena apa? Melalui list daftar dari PBB, PBB mengikuti daftar dari Amerika jadi yang menetapkan itu Amerika dulu. Mana-mana kelompok yang memusuhi Amerika ditetapkan sebagai teroris disodorkan kepada PBB, oleh PBB ditetapkan. Melalui PBB dioper ke pemerintah Indonesia. Dan itu sudah terbukti. Sudah ada beberapa warga Indonesia dan beberapa oraganisasi di Indoensia yang ditetapkan dalam daftar teroris dan sudah ditetapkan dan sudah dibekukan asetnya,” pungkasnya.

Sumber : kiblat

Editor : anwar/annajah