OPM (Organisasi Papua Merdeka) Layak Disebut Teroris!

OPM layak disebut teroris
OPM layak disebut teroris

An-Najah.net – Mengapa OPM (Organisasi Papua Merdeka) tidak dilabeli teroris? Berbicara terorisme, sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan atau panduan secara global yang menjelaskan arti dan cakupan dari terorisme tersebut.

Baca juga: Mushtofa Nahrawardana; OPM Teroris Nyata, Densus 88 Kemana?

Contoh nyata Indonesia pun mengalami hal serupa, Revisi UU Terorisme tak kunjung selesai sedangkan aksi teroris semakin meningkat. Waktu terbuang sia-sia hanya untuk berdebat mengenai peran TNI tetapi tidak memfokuskan pada aksi pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Permasalahan teroris di Indonesia selama ini didominasi dan dikaitkan dengan gerakan radikalisme. Padahal ancaman bangsa tidak hanya terkait radikalisme, akan tetapi bisa juga disebabkan dari kelompok separatis dimana keduanya menerapkan pola-pola sama halnya terorisme.

Baca juga: 242 Orang Terduga Teroris Ditangkap, 21 Ditembak mati

Kelompok separatis di Indonesia tidak lain adalah OPM (Organisasi Papua Merdeka). Meraka terus menebar teror dan mengancam kedaulatan bangsa Indonesia. Bahkan, kerap melakukan aksi teror seperti penembakan terhadap aparat keamanan dan masyarakat sipil. Anehnya, tidak ada pihak, baik dari pemerintah maupun aparat keamanan (Polisi) yang melabeli OPM sebagai teroris. Kenapa ya??

Terorisme Menurut UU Indonesia

Memang tidak mudah mendefinisikan terorisme karena merupakan komponen yang paling ambigu dalam studi terorisme. Tidak ada definisi yang diterima secara universal. Namun bila kita merujuk kepada UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme No. 15 tahun 2003 pasal 6 yang berbunyi,

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dari pemaparan definisi UU di atas, terdapat beberapa poin yang merujuk pada inti dari terorisme, diantaranya;

  1. Penggunaan kekerasan yang menimbulkan korban dan rasa takut.
  2. Memiliki suatu tujuan yang diperjuangkan oleh si pelaku (politik, sosial, idiologi)
  3. Memiliki kerahasiaan, tersembunyi tentang keberadaan para partisipan, identitas anggota dan tempat persembunyian.
  4. Organisasi terorisme bisa didukung oleh negara asing secara terang-terangan, didukung oleh negara asing secara tertutup dan ada pula yang tidak didukung oleh suatu negara.

Baca juga: UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme No. 15 Tahun 2003 

Dikaitkan dengan kelompok OPM, tentunya banyak pihak sepakat jika OPM pantas disebut sebagai bagian terorisme karena mewakili dari poin-poin dari terorisme tersebut. Beberapa kasus kekerasan dan penembakan membuktikan jika OPM semakin berani melakukan tindakan bersifat teror, bukan hanya terhadap TNI/Polri melainkan juga terhadap warga sipil.

Aksi teror tersebut jelas-jelas ditujukan untuk separatisme, memisahkan Papua dari NKRI. Pengibaran bendera Bintang Kejora yang mencerminkan separatisme terus terjadi di Papua dan di luar negeri. Lantas mengapa belum di labeli sebagai kelompok teroris?

Penegasan Menkopolhukam dan Komisi 1 DPR

Menganalisis skala ancaman aksi teror antara OPM dengan Santoso, skala ancaman teroris OPM jauh lebih serius dibandingkan jaringan teroris Santoso di Poso. Hal yang meyakinkan mereka sebagai terorisme yaitu kelompok gerakan separatis OPM pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo yang bermarkas di Lany Jaya, pernah menantang perang secara terbuka terhadap TNI, Polri dan masyarakat non Papua.

Baca juga: Komisi I DPR: Pembunuhan Pekerja di Papua Tergolong Kejahatan Terorisme

Luhut Panjaitan kala itu masih sebagai Menkopolhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) pernah menegaskan jika Organisasi Papua Merdeka termasuk dalam kategori kelompok teroris, karena melakukan tindakan yang berbahaya bagi negara, seraya mengatakan,

“Jangan berfikir kalau ini (tindakan terorisme) berlaku cuma pada Islam, jangan berfikir berlaku cuma untuk ISIS, kalau di Papua melakukan, atau di Aceh atau di kampung saya tanah Batak ada yang melakukan tindakan berbahaya buat negara ya bisa kena juga (termasuk dalam RUU Terorisme),” tegas Luhut kepada media, di kantornya, jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/1/2016).

Eksistensi Organisasi Papua Merdeka di wilayah NKRI dinilai bukan lagi sekadar gerombolan separatis. Sebagaimana penegasan Syaifullah Tamliha yang berkata, “Ini lebih cenderung dari teroris. Mereka sudah melebihi dari melanggar HAM,” ujar anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Syaifullah Tamliha kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/12/18)

Syaifullah merujuk pembantaian sadis terhadap 19 pekerja PT Istaka Karya yang tengah membangun proyek Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua. Peristiwa ini bukan kali pertama terjadi.

Syaifullah meminta TNI bergerak menumpas pergerakan OPM. “Melalui operasi militer selain perang, ruang gerak mereka dari hutan ke hutan harus segera dibatasi,” pungkasnya.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, siapapun orang atau kelompok, apapun warna kulit, ras dan agamanya. Dengan segaja melakukan aksi teror sesuai dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 dan poin-poin definisi terorisme maka, pantas disebut Teroris.

Baca juga: Ketidakadilan Dalam Memberikan Cap Teroris

Sedangkan Luhut Panjaitan sebagai Menkopolhukam (pada saat itu) dan Syaifullah Tamliha selaku anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan telah menegaskan bahwa OPM (Organisasi Papua Merdeka) layak di sebut teroris.

Negara dan aparat keamanan harus mengambil sikap tegas demi menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman terorisme dan mereka (teroris) sudah layak dihukum sesuai undang-undang tersebut. Wallahu Ta’ala Alam

Penulis             : Ibnu Jihad

Editor               : Ibnu Alatas