Orang Gangguan Jiwa Tetap Dapat Memilih di Rumah Sakit Pilihan KPU

Orang Gangguan Jiwa (Gila), Ilustrasi
Orang Gangguan Jiwa (Gila), Ilustrasi

Jakarta – Aneh tapi nyata, orang gangguan jiwa tetap dapat memilih di Rumah Sakit pilihan KPU.

Bawaslu Jabar menilai potensi kecurangan melalui pemilih Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) kecil. Pasalnya, tim medis membuat penentuan siapa yang bisa mencoblos tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan memastikan penyaluran suara akan diawasi dengan maksimal untuk semua warga. Untuk ODGJ pun semua prosedurnya dilakukan secara terperinci.

“Kalau potensi kecurangan (untuk pemilih ODGJ) kecil yah. Karena yang menentukan kan dokternya, yang dianggap bisa menyalurkan pilihan,” ujarnya, seperti dilansir dari Merdeka, Selasa (9/4).

Intervensi dari pihak penyelenggara hanya menentukan syarat, seperti warga yang mengalami masalah kejiwaan, kategori kondisinya harus dinyatakan 90 persen sembuh.

Menurutnya proses pemungutan suara bagi ODGJ akan berlangsung di rumah sakit yang ditentukan oleh KPU. Dengan kata lain, tidak ada TPS khusus bagi warga yang masuk ke dalam kategori ODGJ.

“Tidak ada TPS khusus, tapi nanti berdasarkan rekomendasi medis misalnya di rumah sakit tertentu,” ujar dia.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, Pengurus Pusat Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP-PDSKJI) mencatat bahwa ada lebih dari 3.500 orang penyandang disabilitas mental terdaftar dalam daftar pemilih tahun 2019.

Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan jumlah ODGJ yang mencapai lebih dari 500.000 orang sesuai Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018.

Sementara itu, dari data KPU Jabar, pemilih disabilitas untuk pemilu 2019 mencapai 48.836 orang. Rinciannya, tuna daksa 27,58 persen, netra 18,58 persen, rungu 18,38 persen, grahita 11,23 persen dan disabilitas lainnya mencapai 24,10 persen.

Sumber : Merdeka

Penulis : Miqdad