Penerapan Syari’at Islam Era Pakubuwono IV Di Surakarta

Kraton Kasunanan Surakarta
Kraton Kasunanan Surakarta

An-najah.net – Jangan lupakan akan sejarah penerapan syari’at islam di Indonesia waktu dulu. Manusia hidup didunia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagai Khalifah sudah selayaknya menerapkan Syari’at Allah. Penerapan Syari’at ini juga merupakan bagian dari Ibadah. Ternyata di Indonesia pernah ada pemberlakuan syari’at islam di Kasunan Surakarta.

Bahkan penerapan Syari’at ini pernah diteliti kemudian menjadi sebuah Tesis oleh Sukatno M.Ag ketika menyelesaikan program S2 di Pasca Sarjana UMS. Dalam Tesis dijelaskan pada tahun 1788 Pakubuwono IV naik tahta menggantikan ayahnya bernama Pakubuwono III. Ia memegang kekuasaan pemerintahan sejak tahun 1788 – 1820 M. Nama kecil Pakubuwono IV adalah Bendara Raden Mas Sambadya. Ia dikenal dengan Sunan Bagus, serta raja dan ulama. Yang memiliki cita-cita mengumpulkan kekuatan untuk melawan Belanda di tanah Jawa.

Dalam pemerintahannya Pakubuwono IV beberapa kali bekerjasama dengan Hamengkubuwono II dalam memerangi penjajah Belanda. Ia menginginkan keraton Kasunanan Surakarta terbebas dari penjajahan Belanda dan tetap menjadi kiblat kebudayaan di tanah Jawa. Selain itu, ia ingin menyatukan kembali Mataram yang terpecah akibat perjanjian Giyanti dan Salatiga.

Pakubuwono IV melihat bahwa potensi besar yang dimiliki oleh kaum santri. Ia sendiri sangat dekat dengan komunitas santri. Diantara bentuk kebijakannya adalah pembangunan masjid disetiap ibu kota kabupaten, kawedanan dan desa. Di bidang pengadilan keagamaan dia bekerjasama dengan jaksa yang bertugas sebagai hakim.

Pengadilan Surambi

Pengadilan Surambi merupakan pengadilan islam, bukti pelaksanaan syari’at Islam di Kasunanan Surakarta yang dipimpin seorang pengulu, dibantu empat ulama, dan delapan khatib. Pengadilan ini dilaksanakan di serambi masjid Agung Surakarta.

Pengadilan ini berpedoman pada kitab Al Qur’an, Al Hadits dan kitab-kitab Islam lainnya. Pengadilan Surambi sebagai pengadilan tertinggi dan berhak memutuskan tindak kejahatan kelas berat, misalnya pembunuhan.

Pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono IV dibentuk prajurit-prajurit pelaksana hukuman, diantaranya adalah: Pertama Nirbaya (prajurit yang tidak takut pada bahaya) tugasnya adalah melaksanakan hukuman kepada orang yang terbukti bersalah dengan vonis hukuman gantung sampai mati. Kedua Martalulut (prajurit yang cinta pada kedamaian dan keadilan) tugasnya adalah melaksanakan hukuman mati terhadap seseorang dengan menggunakan keris, pedang atau tombak. Ketiga Singanagara (prajurit gagah berani) tugasnya adalah melaksanakan hukuman terhadap seseorang dengan memenggal kepala, memotong tangan atau kaki dengan senjata wadung (pisau pendek dan lebar seperti kampak).

Dalam memeriksa perkara-perkara, pengadilan Surambi menggunakan pedoman kitab-kitab Islam. Selain sumber utamanya Al Qur’an dan Hadits juga menggunakan kitab-kitab karangan As Syafi’i yang di sadur dari Al Wajiz dan kitab-kitab karangan Al Ghazali.

Di dalam lembaga pengadilan di Kasunanan Surakarta terdapat beberapa jenis hukuman, diantaranya ialah hukuman denda, hukuman cambuk dan hukuman fisik lainnya yang juga dikenal dengan hukuman kishash. Sedangkan hukuman yang paling berat adalah hukuman mati.

Peristiwa Pakepung

Peristiwa Pakepung adalah peristiwa pengepungan keraton Kasunanan oleh kekuatan militer Belanda, Mangkunegaran dan Kasultanan Yogyakarta. Peristiwa pakepung terjadi pada tahun 1790 ketika Sunan Pakubuwono IV baru dua tahun dinobatkan sebagai raja Surakarta. Peristiwa ini mempunyai latar belakang keagamaan.

Peristiwa pakepung ini sebagaimana diceritakan dalam babad pakepung, berawal dari pengangkatan empat kyai dan santri. Mereka itu adalah Kyai Wiradigda, Panengah, Bahman, dan Nur Saleh sebagai abdi dalem. Keempatnya menjadi abdi dalem kinasih (abdi dalem terpercaya).

Pengaruh keempat abdi dalem kyai ini ternyata begitu besar pada Pakubuwono IV sehingga banyak keputusan-keputusan politik didasarkan pada nasihatnya. Pakubuwono IV kemudian mulai mengadakan perubahan–perubahan, seperti: Pertama Abdi dalem yang tidak patuh pada ajaran agama ditindak, digeser dan bahkan ada yang dipecat. Kedua Pakubuwono IV juga mengharamkan minuman keras dan opium. Ketiga Setiap hari Jumat, ia pergi ke masjid besar untuk melaksanakan shalat Jum’at, bahkan sering bertindak sebagai khatib atau pemberi khutbah Jumat. Keempat setiap hari Sabtu diadakan latihan perang. Kelima pakaian prajurit yang semula seperti pakaian prajurit Belanda diubah dengan pakaian prajurit Jawa.

Berbagai Kebijakan Pakubuwono IV di Surakarta ini menimbulkan kekhawatiran pihak Belanda. Sehingga Pihak belanda mengutus utusan langsung dipimpin oleh Gubernur Belanda di Semarang yang bernama Jan Greeve. Dari tanggal 16 September hingga 6 Oktober 1790, Jan Greeve berada di Surakarta. Tuntutannya satu, yakni Pakubuwono IV harus menyerahkan keempat orang abdi dalem kepercayaannya karena mereka inilah yang dianggap sebagai biang keladi berbagai kebijakan itu.

Setelah terjadi negosiasi, namun buntu, akhirnya pasukan Kumpeni dengan dibantu oleh pasukan Kasultanan Yogyakarta, pasukan Mangkunegaran, dan Pasisiran mengepung Keraton Surakarta dari segala penjuru.

Sunan Pakubuwono IV, melihat kuatnya pengepungan terhadap Keratonnya merasa gentar. Akhirnya, atas bujukan dan usaha Kyai Yasadipura I, ia bersedia menyerahkan abdi dalem kepercayaannya. Keempat abdi dalem tersebut adalah ulama yang dikenal anti dengan pemerintah kolonial Belanda. Merekalah yang berhasil menanamkan ajaran Islam di kalangan penguasa dan pejabat tinggi kasunanan Surakarta. Banyak kebijakan-kebijakan raja yang didasarkan ajaran mereka dan ini dianggap sebagai ancaman kolonial Belanda. Dengan ditangkap dan dibuangnya abdi dalem kepercayaan, pengepungan terhadap Keraton Surakarta dihentikan.

Intervensi Belanda

Setelah terjadi peristiwa pakepung Belanda mulai mencampuri urusan peradilan di Kasunannan Surakarta. Sehingga pelaksanaan hukum Islam tidak bisa lagi dilakukan dengan independent oleh pihak kasunanan.

Bahkan dalam bidang militer keraton Surakarta senantiasa dalam pengawasan pemerintah Belanda. Sehingga jumlah prajurit dibatasi dan tidak membuat persenjataan secara masal. Pemerintah Pakubuwono IV membentuk prajurit baru Jayengastra, yang hanya berjumlah 125 orang bersenjatakan senapan termasuk mayor opsir, tambur dan serulingnya. Prajurit Tamtama Carangan berjumlah 125 orang bersenjatakan pistol dan pedang termasuk mayor, opsir dan terompetnya. Kekuatan itu tak begitu berarti untuk pertahanan bagi sebuah kerajaan,apalagi untuk digunakan pada pertempuran.

Akhirnya Pakubuwono IV wafat pada usia 53 tahun, tepatnya pada hari Senin 1 Oktober 1820. Kepimpinannya digantikan Putranya yang bergelar Pakubuwono V yang lahir dari permaisuri Raden Ayu Handoyo putri Adipati Cakraningrat bupati Pamekasan.

Sejarah telah mengajarkan kepada kita. Perjuangan penerapan syari’at islam memerlukan sebuah pengorbanan. Sudah menjadi sunnatullah – ketetapan Allah ternyata ada senantiasa pihak-pihak yang tidak suka diberlakukannya syari’at Allah dimuka bumi ini. Namun, sebagai seorang muslim tidak boleh putus asa dalam menegakkan syari’at Allah. Karena Allah telah menjanjikan islam akan kembali berjaya kembali. Tugas umat ini adalah menanam, dan kapan memetik hasilnya wallahu a’lam. Yang jelas perjuangan ini sangat panjang maka diperlukan kesabaran dan sebuah keyakinaan. (Anwar/jelajah majalah annajah edisi 93)