Pilar-Pilar Hukum Daulah Islamiyah

bendera Tauhid
bendera Tauhid

An-Najah.net – Kriteria daulah Islamiyah yang harus terpenuhi. Akhir-akhir ini, orang seringkali merasa risih dan apriori (beranggapan sebelum mengetahui (melihat, menyelidiki, dan sebagainya) keadaan yang sebenarnya) mendengar istilah Daulah Islamiyah -negara Islam- atau khilafah Islam.

Yang terlukis dalam benak mereka adalah kekerasan, hukum yang kejam dan kengerian yang melekat pada sistem pemerintahan dalam Islam ini. Padahal, kalau kita mau jujur dan dengan tenang meneliti, hukum-hukum yang diterapkan dalam sebuah negara Islam, maka kita mendapatkan nilai-nilai keindahan dan spirit untuk menyejahterakan kehidupan manusia secara umum.

Paling tidak, beberapa dimensi berikut bisa kita temui dalam aplikasi sistem pemerintahan di sebuah negara Islam.

Pertama, Syariat Allah Ta’ala dijadikan sebagai acuan dasar hukum. Unsur ini adalah penopang tegaknya sebuah negara bisa disebut sebagai negara Islam. Bila ada yang memproklamirkan diri sebagai negara Islam namun acuan dasar hukum yang dipakai dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya bukan syariat Allah Ta’ala, maka tetap tidak bisa dinamakan sebagai negara Islam.

Dalam perspektif Islam, tidak ada kekuasaan apapun yang melebihi kekuasaan Allah Ta’ala di muka bumi. Semua  harus tunduk kepada Syariat-Nya serta mengakui syariat tersebut mutlak milik Allah Ta’ala. Bukankah Allah Ta’ala telah berfirman:

وهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

Dan Dialah ilaah (yang disembah) di langit dan ilaah (yang disembah) di bumi. Dan Dia-Iah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Az-Zukhruf: 84)

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“…Keputusan (hukum) itu hanyalah kepunyaanAl/ah. Diatelahmemerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. ltulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S.Yusuf: 40)

Maka negara Islam adalah negara yang mengimplementasikan hukum-hukum Allah dalam setiap aktivitas kenegaraannya. Di bidang ekonomi, sosial, politik yang menyangkut kebijakan dalam dan luar negeri, dalam urusan pengadilan, urusan militer saat perang dan damai, terimplementasikan syariat Allah sebagai dasar peraturannya.

Kedua, Syura (musyawarah). Musyawarah merupakan satu unsur penting yang menjadi keistimewaan daulah Islam. Dalam setiap urusan yang menyangkut kepentingan umat secara luas, maka prinsip musyawarah dikedepankan dalam Islam. lndikasi kuat akan hal ini, Allah Ta’ala berfirman,

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka…” (Q.S. Asy-Syura: 38)

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“…dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lainnya), kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah Ta’ala. Sesungguhnya Allah Ta’ala menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Q.S. Ali Imran: 159)

Musyawarah, dalam negara Islam, harus menjadi sebuah aktivitas yang membudaya dan akrab bagi setiap elemen masyarakat. Baik di kalangan para hakim, penguasa, ulama maupun di kalangan sipil biasa. Prinsip ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam berusaha mengeliminasi tindakan otoriter (sewenang-wenang) yang berpotensi muncul dari kalangan rezim berkuasa.

Ketiga, Keadilan. Prinsip keadilan ini tidak boleh ditinggalkan. Segala urusan manusia di dunia akan baik manakala nilai-nilai keadilan dipelihara. Keadilan juga merupakan ukuran penakar untuk segala perkara. Bahkan, di negara-negara non-lslam pun orang-orang berteriak ingin menegakkan keadilan.

Di antara keistimewaan keadilan dalam tatanan hukum Islam ialah keseteraan nilai keadilan yang harus ditegakkan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain yang dibenci atau sedang bermusuhan. Keadilan juga diberikan kepada seseorang yang terzalimi meskipun ia seorang kafir dan yang menzalimi adalah seorang muslim. Bukankah Allah Ta’ala telah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah Ta’ala, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui setiap hal yang kamu lakukan.” (Q.S. Al-Maidah: 8)

Keempat, Amanah. Dalam konsep ketatanegaraan Islam, seorang pemimpin adalah teladan bagi rakyatnya dalam segala kebaikan. Mereka adalah orang yang paling awal merasakan lapar sebelum rakyatnya, dan paling akhir merasakan kenyang. Jiwa pengorbanan mereka dituntut sebagai bukti kesungguhan mereka dalam mengemban amanat kepemimpinan. Sebab, pertanggungjawaban kepemimpinan bukan hanya di hadapan rakyatnya namun yang lebih berat ialah di hadapan Allah Ta’ala.

Sebagaimana nasehat Khalifah Umar bin Khathab saat pelantikan dan pemberangkatan gubernur yang bertugas ke daerah selalu memperingatkan mereka, “Jangan kalian naik tunggangan yang mewah, jangan makan makanan istimewa yang tidak dimakan penduduk setempat, jangan mengenakan pakaian yang bermegahan, dan jangan menutup pintu kalian dari ketukan orang-orang yang membutuhkan. Jika kalian melakukan salah satu dari hal-hal itu, maka kalian halal mendapat hukuman.” Inilah gambaran sosok Khalifah (pemimpin) yang amanah dengan kedudukannya.

Dengan konsep hidup pemimpin seperti itu, harta umat akan terjaga dan tersalurkan sesuai haknya. Sebab, rakyat menginginkan profil pemimpin yang bertanggung jawab atas amanat yang diembankan kepadanya.

Kelima, llmu. idealnya, seorang pemimpin adalah seseorang dengan penguasaan ilmu dien yang luas, sekaligus ilmu duniawi yang mumpuni di bidangnya. llmu ini diperlukan seorang pemimpin untuk mengenali hak dan kewajibannya. Baik kepada Allah Ta’ala, diri sendiri, keluarga dan rakyatnya. llmu akan mencerdaskan ruhani seorang pemimpin dan memandunya untuk tetap sadar akan amanatnya dan berjalan sesuai aturan Allah.

Ilmu duniawi menjadi syarat lain bagi keberhasilan seorang pemimpin. Dengan bekal ilmu dan keterampilan duniawi, jelas akan sangat menopang kerja pemimpin. Apalagi kalau itu menyangkut soal pembangunan fisik negara, strategi kemiliteran serta infrastruktur-infrastruktur fisik lainnya yang akan menopang terwujudnya kemaslahatan umat.

Keenam, Amar Makruf dan Nahyu Munkar (upaya menggiatkan aktivitas positif dan meminimalisir tindak maksiat dan kejahatan). Unsur ini juga terdapat dalam negara Islam sebagai sarana untuk menjamin suasana tetap aman dan kondusif dalam melaksanakan segala aktivitas ibadah, muamalah, perekonomian dan pemerintahan secara menyeluruh.

Beberapa unsur penting di atas kiranya bisa membuka mata hati kita untuk mengoreksi ulang penilaian terhadap pemerintahan Islam yang eksistensinya amat mendesak dibutuhkan pada ranah praktis. Bukan sekedar menjadi diskursus dan isu politik belaka.

Pertanyaannya, bila melihat dari enam poin di atas, apakah negeri Indonesia ini sudah termasuk negera Islam? Bila belum, ini adalah PR kita bersama marilah kita wujudkan impian tersebut demi meraih kehidupan yang diridhoi Ilahi. Wallahu Ta’ala ‘Alam

Sumber            : Majalah An-najah edisi 60, hal. 31,32

Penulis             : Hafidz

Editor              : Ibnu Alatas