Renungan Tentang Politik Islam

siyasah politik islam
siyasah politik islam

An-Najah.net –

Arti siyasah (politik) dalam kajian ulama klasik berbeda dengan pandangan para ulama kontemporer.

Pada masa dahulu, istilah siyasah digunakan untuk menyebut regulasi buatan para penguasa atau qadhi (hakim) berupa peraturan-peraturan untuk umum.

Juga termasuk kebijakan mereka dalam mengelola negara sesuai nafas syariat Islam (maqashidus syariah) yang hukumnya tidak tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Karena itu, muncul dikotomi berupa hukum syar’i untuk kumpulan hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Serta hukum siyasi atau kebijakan dan regulasi penguasa.

Arti siyasah di atas tentu sangat berbeda dengan kajian politik kontemporer. Ruang lingkup politik modern tak hanya seputar menjalankan regulasi, tetapi juga masuk ke ranah legislasi atau pembuatan undang-undang.

Bagian terakhir ini dalam kajian ulama klasik disebut dengan asy-syar’u (hukum syariat) dan ad-din (agama). Dari kenyataan ini sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa politik dalam arti kontemporer termasuk bagian atau cabang dari syariat Islam.

Apa yang ulama kontemporer sebut dengan siyasah dalam pandangan ulama klasik dikenal dengan istilah Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (hukum-hukum pemerintahan).

Mereka tidak menyebutnya siyasah karena bidang ini termasuk syariat Islam. Selain itu ada dalil atau nash panduan dari Al-Quran dan sunnah Nabi.

Kajian politik modern hari ini berkisar seputar: Pertama, konsep sistem negara dan pemerintahan. Kedua, pemilihan kepala negara. Berikut penentuan syarat kompentensi dan batas-batas wewenangnya.

Ketiga, otoritas legislasi dan penentuan undang-undang. Keempat, kekuasaan yudikatif sebagai penegak hukum di tengah masyarakat.

Kelima, kekuasaan eksekutif sebagai pengelola negara dan pembuat regulasi. Keenam, hubungan internasional dan kebijakan luar negeri.

Semua bidang di atas sebenarnya include dalam ajaran Islam dan diatur oleh syariat Sebagai misal masalah hukum dan undang-undang. Dalam akidah lslam, kekuasaan untuk menetapkan undang-undang mutlak milik Allah Ta’ala.

Karena Allah Ta’ala adalah rabb, raja, hakim dan tuhan yang wajib ditaati secara utuh. Ketaatan mutlak hanya kepada Allah dan Rasulullah SAW

Imam Ali Muhammad Al-Amidi dalam kitab Al-lhkam li Ushulil Ahkam menulis. “Hanya Allah SWT yang membuat hukum. Hukum yang sah hanyalah hukum Allah Ta’ala.”

Pernyataan ini ditegaskan kembah Al-Izz bin Abdus Salam, ”Sebagaimana Allah SWT menjadi satu-satunya tuhan yang ditaati, begitu pula hanya hukum-Nya yang layak diikuti.”

lslam juga mengatur tentang kepemimpinan dan pemerintahan. Para ulama telah membukukan kajian tentang bidang ini dalam ilmu al-ahkam as-shultaniyah.

Kepemimpinan sifatnya urgen. Para ulama menyebutkan agama ini mustahil ditegakkan tanpa imamah dan khilafah.

Imam Al-Mawardi mengatakan, ”imamah atau kepemimpinan disyariatkan sebagai penerus estafet kenabian untuk melindungi agama dan mengelola urusan dunia. Memilih orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin wajib hukumnya menurut kesepakatan para ulama.”

Syariat Islam juga mewajibkan umat ini untuk menegakkan sistem qadha’ (peradilan). Lembaga ini berfungsi menyelesaikan konflik, menghapus kezaliman, memberi perlindungan hukum kepada masyarakat dan menjadi institusi penegak hukum.

Kesimpulannya, ranah politik hari ini mencakup kekuasaan dan rakyat. Dua elemen yang menjadi objek penerapan syariat lslam. Agama ini mengatur segala aktivitas manusia, masyarakat dan negara.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw bahwa agama adalah nasehat bagi para pemimpin kaum muslimin dan segenap rakyatnya. Wallahu a’lam bis shawab.

Sumber : Majalah An-Najah Edisi 139 Rubrik Khowatir

Oleh : Dr. Hakim Al-Muthairi

Editor : Helmi Alfian