Sketsa Demokrasi

010232320141001-235508780x390

An-Najah.net — Berawal dari liberalisasi yang melanda Barat. Dimana mereka melahirkan kebebasan (freedom), persamaan (equality), dan kesempatan (opportunity). Paham ini berasal dari Yunani kuno yang menjadi elemen terpenting pembangunan peradaban Barat.

Lahirnya liberalisme dipicu oleh kekuasaan raja yang absolut. Kaum bangsawan mempunyai hak-hak istimewa, sementara rakyat hak-haknya sangat dibatasi, ditekan, dan ditindas. Proses liberalisasi ditandai dengan keluarnya maqna Charta di Inggris oleh raja John pada tahun 1215. Charta ini sekaligus membatasi kekuasaan raja John itu sendiri.

Perkembangan selanjutnya tahun 1688 terjadiny revolusi yang mampu melengserkan Raja James II di Inggris dan raja James VII di Scotland dan menggantinya dengan raja William II dan raja mari II. Pada saat itu rakyat mampu mengurangi hak-hak kekuasaan sang raja. Seorang filosof Inggris John Locke mengatakan bahwa setiap orang yang terlahir mempunyai hak dasar yang tidak boleh dirampas seperti hak hidup, hak untuk memiliki sesuatu, kebebasan membuat opini, beragama, dan berbicara. Menurutnya pemerintah tugasnya hanyalah menjamin hak-hak dasar tersebut.

Pada tahun 1748 Montesquieu mengajarkan pemisahan kekuasaan negara (separate of power). Dalam bukunya The Spirit of The Laws. Menurutnya kekuasaan dibagi tiga; eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sementara JJ. Rousseau dalam bukunya The Social Contract pada tahun 1762, menyatakan bahwa kekuasaan sebenarnya berada di tangan rakyat bukan di tangan raja.

Hampir bersamaan, Voltaire menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kebebasan individu. Ketiga filosofi inilah yang akhirnya pada tahun 1789 yang menginspirasi lahirnya revolusi Prancis. Sebelum Revolusi Perancis, pada tahun 1789 Amerika memerdekakan diri dari penjajahan Inggris. Pada tahun 1788 Amerika menetapkan pemerintahan demokrasi yang membagi kekuasaan menjadi tiga; presiden, Kongres, dan Pengadilan Federal.Pada tahun 1789 bersamaan dengan revolusi Perancis, Amerika Mencetuskan Bill of Rights, “Deklarasi hak asasi manusia.”

Pada tahun 1871 Bill of Right diamandemen yang isi terpenting adalah kebebasan berbicara, beragama, dan lainnya. Begitulah demokrasi terus menggelinding bagaikan bola salju. Akhir abad 18 banyak raja-raja di Eropa yang kehilangan hak-hak istimewanya. Demokrasi mencapai puncaknya setelah berakhirnya Perang Dunia I 1918. Kekalahan Turki Usmani pada perang dunia I dan keruntuhan kekhilafahan pada tahun 1924 melapangkan Jalan demokrasi masukan negara-negara muslim

Tahun 1941 presiden Amerika Franklin Rosevelt mendeklarasikan empat kebebasan. kebebasan pendapat (freedom of speech), kebebasan beragama (freedom of religion), kebebasan dari kemelaratan (freedom of want), dan kebebasan dari ketakutan (freedom of fear). Pada Tahun 1948 PBB mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.”

Bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia II 1945 demokrasi mulai di secara terbuka diterima di negara-negara muslim. mereka dengan gagap gempinta menyambut demokrasi. kehadiran demokrasi seakan sebagai penyelamat di saat lemahnya umat karena hilangnya payung penyangga kekhalifahan dalam perkembangannya. Di negara-negara muslim demokrasi seakan menjadi satu-satunya model dalam menata pemerintahan. Demokrasi semakin menampakan wajah aslinya setelah kekalahan Soviet dalam perang dingin tahun 1989, dan mencapai puncaknya dengan peristiwa WTC 11/9 tahun 2002. Begitulah demokrasi terus menggelinding menerjang tempat dan waktu. Kenyataannya sejarah mencatat ternyata demokrasi tak lebih hanyalah topeng-topeng kehidupan yang rakus dunia dan kekuasaan, dengan menghalalkan segala cara. (Khoir)

Diambil dari An-Najah edisi 43, April 2009, hal. 56.

Editor: Sahlan Ahmad