Browse By

Tanpa Islam Indonesia Tiada

Ilustrasi ; Diponegoro, peran islam

Ilustrasi ; Diponegoro, peran islam

An-Najah.net – Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW memperingatkan umatnya, khususnya yang hidup sepeninggal beliau tentang kondisi memperihatikan yang akan menimpa umat ini;

“Hampir tiba suatu masa dimana berbagai kaum mengepung kalian, bagaikan orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan mereka.” Maka seorang sahabat Nabi  bertanya, “Apakah karena jumlah kami yang sedikit pada hari itu?” Nabi  menjawab, “Bahkan, pada hari itu jumlah kamu banyak, tetapi kamu (laksana) buih dari air yang mengalir; dan Allah SWT akan mencabut rasa takut terhadap kalian dari hati musuh-musuh kalian; dan Allah SWT akan menancapkan ke dalam hati kalian penyakit al-wahnu.” Seorang sahabat bertanya, “Apakah al wahnu itu wahai Rasulullah?”  Rasulullah SAW menjawab, “Cinta dunia dan takut mati.” (HR Abu Daud)

Suatu zaman di mana kondisi umat Islam kehilangan wibawa dan tidak disegani sama sekali. Pihak-pihak di luar Islam leluasa mengeroyok umat Islam. Laksana orang lapar yang mengelilingi hidangan lezat. Mungkin, para sahabat heran dengan gambaran yang mengejutkan tersebut. Tapi, jika umat Islam yang hidup di zaman sekarang merenungkan hadits tersebut dengan jernih dan hati lapang. Kemudian melihat realita yang terjadi di dunia nyata. Akan sampai pada kesimpulan bahwa sabda Rasulullah SAW tersebut relevan dengan kondisi kekinian umat Islam.

Di level akar rumput di masyarakat, kepercayaan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum kini turun drastis. Sedangkan level kecurigaan tampak tinggi. Khususnya setelah beberapa kasus kriminal yang menimpa “pihak sini” tidak tuntas diusut. Lalu ditambah lagi dengan penganiayaan sadis atas Hermansyah yang dianggap terkait dengan kesaksian ahli TI itu dalam “membela” Habib Rizieq Shihab di Indonesia Lawyers Club (ILC). Selain itu, umat disibukkan dengan isu ormas yang riuh rendah tak hanya di dunia maya, tapi juga di dunia nyata.

Langkah pemerintahan yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) memang kontroversial. Salah satu konsekuensi yang menjadi bahan perdebatan adalah pemerintah kini tak perlu lagi melalui pengadilan jika ingin membubarkan sebuah ormas. Cukup langsung melakukan prosedur pembubaran. Jika mengacu pada peraturan lama, proses pembubaran ormas harus melalui pengadilan terlebih dulu. Maka, perppu tersebut dikeluarkan sebagai jalan pintas.

Semua tahu, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah target yang dibidik. Ormas yang sering menyuarakan khilafah itu dinilai menjadi ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan demokrasi. Tapi, semua juga tahu perppu tersebut bisa menyasar ormas lain. Apalagi penilaiannya bergantung kepada subjektivitas pemegang kekuasaan dan kurang bisa terukur.

Kekhawatiran pun merebak. Bisa saja perppu tersebut disalahgunakan sebagai senjata untuk memberangus ormas yang kritis terhadap pemerintah. Apalagi, sebagian publik menganggap isu kriminalisasi terhadap orang atau kelompok tertentu benar-benar terjadi.

Keindonesiaan vs Keislaman?

Publik pun menilai ada semacam upaya untuk membenturkan antara antara spirit keislaman dengan spirit kebangsaan, antara komunitas radikal dengan kebhinnekaan dan antara Khilafah dengan Pancasila. Sangat aneh jika upaya pembenturan tersebut berujung kepada munculnya kebencian kepada penerapan syariat Islam. Padahal, siapa yang menolak syariat Islam, maka tidak ada iman dalam dirinya. Sebagaimana ungkapan nasehat KH Hasyim Asy’ari dalam kitab Adabul ‘Alim wal-Muta’allim:

at-tauhid yujibu al-imana, faman la imana lahu la tauhida lahu; wal-imanu yujibu as-syariata, faman la syariata lahu, la imana wa la tauhida lahu. Tauhid berkonsekuensi iman. Orang yang tidak beriman, tidak akan bertauhid. Lalu, iman berkonsekuensi syariat. Orang yang tidak menjalankan syariat, ia tidak dikatakan beriman dan bertauhid.”

Rentetan perkembangan kondisi umat yang terkini mengangkat kembali wacana lama dalam dunia pemikiran dan politik di Indonesia. Yaitu istilah ‘keislaman’ dan ‘keindonesiaan’. Seolah-olah kedua hal itu tidak bisa disatukan. Umat seakan dihadapkan kepada opini yang dilematis antara menjadi muslim yang baik atau menjadi orang Indonesia yang baik. Jadi, umat mendapatkan teror opini berwujud dikotomi antara Islam dan Indonesia.

Upaya membenturkan Islam dengan budaya lokal tidak terjadi di era milenium ini saja. Sejak zaman penjajahan Belanda dahulu, Islam diposisikan sebagai kekuatan yang mengancam eksistensi dan misi yang dijalankan penjajah.

Misalnya, pada 28 Januari 1889 Christiaan Snouck Hurgronje mengirim surat kepada K. F. Holle, peneliti dan antropolog yang diangkat menjadi penasehat pemerintah Hindia Belanda. Lewat surat itu, snouck mengamini pemikiran Holle bahwa Islam adalah bahaya bagi pemerintah kolonial. Ia juga menyetujui usul Holle untuk mengkristenkan daerah-daerah yang masih animis dengan bantuan pemerintah Belanda.

Hasil kajian Prof Uli Kozok, antropolog asal Jerman yang meneliti kegiatan misionaris Kristen di daerah Batak menemukan kuatnya dukungan kolonial Belanda terhadap gerakan misionaris didasari oleh pandangan bahwa Islam dianggap sebagai ancaman terbesar bagi keberlangsungan penjajahan. “Sebagai orang Islam, orang Batak takkan mungkin menjadi rakyat yang patuh pada Belanda,” tulisnya dalam buku Utusan Damai di Kemelut Perang, Peran Zending dalam Perang Toba: Berdasarkan Laporan L.I. Nommensen dan Penginjil RMG Lain (2010).

Bahkan, menurut Adian Husaini, bahasa Melayu sempat ditolak kaum Kristen sebagai bahasa persatuan karena identik dengan Islam. JD Wolterbeek dalam bukunya, Babad Zending di Pulau Jawa, mengungkapkan, “Bahasa Melayu yang erat hubungannya dengan Islam merupakan suatu bahaya besar untuk orang Kristen Jawa yang mencintai Tuhannya dan juga bangsanya.”

Anggapan bahwa Islam adalah musuh merupakan warisan lama penjajah Belanda. Karena Islam yang telah mengakar kuat di nusantara menjadi faktor utama terhadap trisula Gold, Glory dan Gospel yang menjadi misi penjajahan. Tak hanya itu, orientalis Belanda ikut merumuskan teori “lapis pelitur”. Jadi, penjajah menanamkan pemikiran bahwa Islam di Indonesia tak ubahnya pelitur yang tidak meresap ke dalam kayu yang diidentikkan dengan Hindu, Buddha dan animisme. Ketiga kepercayaan tersebut disebut sebagai nilai angsi bangsa. Sehingga tidak heran jika akar sejarah bangsa disambungkan ke kerajaan Majapahit. Sedangkan Islam disebutkan sebagai pendatang yang menghancurkan kerajaan Majapahit.

Di zaman orde baru, upaya membenturkan Islam dengan Indonesia dilakukan dengan mencitrakan tokoh-tokoh Hindu-Buddha dari zaman kerajaan sebagai ikon pemersatu bangsa. Karenanya, menurut Hamka, pamor Gajah Mada terus digaungkan dan diajarkan. Sedangkan nama tokoh-tokoh Islam yang berjasa dalam mengusir penjajah Belanda seperti Sunan Ampel, Sunan Giri dan Patih Unus tersisihkan.

Padahal, menurut Buya Hamka, kebangsaan Indonesia justru makin kokoh jika disatukan dengan keislaman. Wujudnya negara ini juga berdasarkan perjuangan kaum muslimin selama berabad-abad. Bahkan, tanpa jasa kaum muslimin bisa jadi kemerdekaan negara ini tidak pernah terwujud. Wallahu a’lam.

Sumber : Majalah An-Najah Edisi 141 Rubrik Tema Utama

Editor : Anwar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *