Tiar Anwar Bachtiar: Ormas Islam Memiliki Kekuatan Politik Sebagai Penentu Kebijakan

Tiar Anwar Bachtiar, peneliti INSISTS

Tiar Anwar bachtiar, peneliti INSISTS

JAKARTA (an-najah) – Terdapat fenomena baru yang unik dalam institusi negara modern berkait dengan pembagian kekuasaan. Rupanya pemegang kekuasaan bukan hanya mereka yang memegang jabatan-jabatan politik (political society), demikian disampaikan oleh peneliti INSISTS, Ustadz Tiar Anwar Bachtiar dalam diskusi dwi pekanan INSISTS yang bertajuk “Potensi Politik Ormas Dalam Sistem Kepolitikan Indonesia Modern” di Jalan Kalibata Utara II No 84 Jakarta Selatan pada Sabtu, (20/04).

“Dalam model demokrasi modern, masyarakat dimungkinkan membentuk kelompok-kelompok kepentingan untuk menyuarakan aspirasi dan harus diakui serta diberi legitimasi oleh negara,” tutur Ustadz Tiar Anwar.

Kelompok- kelompok kepentingan ini pun boleh mengorganisasi diri sebagaimana halnya organisasi negara. kelompok-kelompok inilah yang disebut sebagai organisasi masyarakat (ormas) atau non-government organization (NGO) atau dikenal pula dengan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Ustadz Tiar yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PP Persis juga menekankan bahwa organisasi massa (ormas) dan organisasi gerakan Islam adalah bagian dari civil society dalam sistem politik modern yang dianut Indonesia saat ini. “Keberadaannya (ormas/gerakan Islam, red) diakui oleh negara sebagai kelompok kepentingan,” jelas dosen UMS ini.

“Kelompok kepentingan ini sebagaimana NGO lainnya diperkenankan memiliki aspirasi politik dan menyuarakannya, langsung atapun tidak,” tandas Ustadz Tiar.

Bedanya, kekuatan kelompok NGO ini dibandingkan dengan aparat politik adalah tidak memiliki kewenangan mengeksekusi langsung aspirasi politiknya dengan alat-alat yang dimiliki oleh negara.

Ormas Islam sebagai kekuatan politik penentu kebijakan
Di Indonesia sudah banyak berdiri ormas dan gerakan Islam seerti Muhammadiyah, NU, Persis, DDII, Al-Irsyad, FPI, FUI dan gerakan lain yang jumlahnya sangat banyak. Jika kekuatan-kekuatan ormas dan gerakan Islam ini dapat menyatukan langkah untuk mencapai visi-misi yang sama, maka daya tawar politiknya semakin tinggi. Akan tetapi, amat disayangkan seringkali kekuatan politik ini tidak disadari keberadaannya dan cenderung ditakuti oleh penguasa. Oleh sebab itu, tidak heran apabila penguasa selalu berkepentinagn untuk membuat umat Islam menjadi tidak satu suara.

Diskusi INSISTS di Kalibata, Sabtu (20/04)

Diskusi INSISTS di Kalibata, Sabtu (20/04)

Ustadz Tiar menjelaskan lebih lanjut bahwa ada dua hal yang dapat dilakukan oleh ormas-ormas dan gerakan Islam dapat mempengaruhi kebijakan politik negeri ini. Pertama, kembali kepada teori politik-kenegaraan modern yang dianut di Indonesia. Di negeri ini kekuatan politik penentu kebijakan bukan hanya ada di wilayah political society, melainkan ada pula secara efektif di wilayah civil society. Banyak kebijakan yang sesungguhnya bisa diubah haluannya hanya berbekal nama suatu ormas Islam atau gerakan tertentu.

Misalnya, baru-baru ini pembatalan RUU Ormas dan pembubaran BP Migas yang membuat pemerintah kelabakan. Hal ini akibat tekanan yang cukup deras yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam yang dimotori oleh Muhammadiyah.

Namun peluang ini juga bisa dilakukan oleh anasir liberal-sekuler yang memanfaatkan posisi LSM/NGO sebagai civil society untuk menyuarakan aspirasi mereka. Seperti gagasan CLD-KHI (Counter Legal Draft- Kompilasi Hukum Islam) yang digagas oleh Siti Musdah Mulia, atau RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang diperjuangkan oleh segelintir kelompok liberal yang disupport dan didanai oleh Barat.

Kedua, visi politik itu bukan hanya sekedar mempengaruhi kebijakan, tetapi juga pada aspek implementasi kebijakan dan hukum di masyarakat (tanfidz). pemerintah memiliki perangkat untuk tujuan politik yang satu ini. Perangkatnya disebut “aparat penegak hukum” seperti birokrat, polisi, pengadilan, jaksa dan sebagainya. Akan tetapi, ‘badai uang’ yang melanda negeri ini telah melumouhkan kekuatan aparat penegak hukum sehingga berakibat law disobedience (ketidaktaatan pada hukum) terjadi dimana-mana.

Ormas dan gerakan-gerakan Islam adalah diantara sekian banyak NGO yang memiliki akses kepada anggota, jamaah dan simpatisannya yang bisa jadi lebih dipercayai dibanding kepercayaan mereka terhadap negara (political society). Dibandingkan dengan aparatur negara, kekuatan daya terap nasihat dari para pemimoin ormas dan gerakan-gerakan Islam (yang juga umumnya ulama) lebih kuat dibandingkan para aparatur politik.

Ini adalah wilayah politik yang sebetulnya terbuka peluangnya untuk digunakan seluas-luasnya bagi tegaknya misi politik Islam, yaitu tegaknya agama dan terciptanya kesejahteraan umat. [fajar/an-najah]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.