Traktat London, Garis Ilusi Pemutus Tali Ukhwah Islamiah

peta-indonesia

Setahun sebelum Pangeran Diponegoro memulai perlawanan pada Belanda dan mengobarkan  Perang Jawa, Belanda dan Inggris menyepakati Traktat London. Traktat Belanda-Inggris tahun 1824 itu secara resmi membelah dua kawasan, Malaya (Malaysia dan Singapura kini) yang dijajah Inggris dari Hindia Belanda yang dijajah Belanda.

Kedua kawasan yang dibelah traktat itu kelak akan menjadi Indonesia yang mewarisi Belanda serta Malaysia dan Singapura yang mewarisi Inggris. Garis batas yang disepakati Traktat London kini menjadi perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura.

Secara ideologis maupun historis, Traktat London mirip dengan Perjanjian Sykes-Picott 1917 antara Inggris dan Perancis yang membagi-bagi wilayah Timur Tengah. Pembagian itu kelak menjadi realita selepas runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada 1924. Keduanya sama-sama mengkapling negeri Muslim, membelah-belahnya untuk dijajah sekaligus dilestarikan dalam kondisi terpecah-belah menjadi negara-negara nasionalis kecil yang tak berdaya.

Soal Sykes-Picott, kini sangat populer dalam wacana para aktifis jihadi, kerap disebut dalam diskusi tentang khilafah dan upaya penegakannya kembali termasuk di Indonesia. Sayangnya,  saat ini umat Islam terbelah dalam dua kubu ekstrem. Pertama yang terjebak dalam nasionalisme dan menganggap hasil Traktat London, sebagaimana Perjanjian Sykes–Picott, sebagai tolok ukur wala’ kepada tanah air.

Kedua, mereka yang begitu baro’ terhadap Sykes-Picott sehingga menolak mutlak semua bentuk realita kewilayahan dan penamaan berdasarkan hal itu. Contohnya, ada yang menuding Taliban beraqidah Sykes-Picott karena berjihad di Afghan dan tak berbaiat pada Islamic State. Untuk Indonesia, sebagian aktifis tak mau menggunakan nisbah “asal Indonesia” bahkan menolak mentah-mentah disebut sebagai Andunisi.

Namun di sisi lain ada ironi, sebagian mereka yang menolak penggunaan kata Indonesia atau Andunisi, justru memilih nisbah Arkhabili yang relevan dengan terjemah kata Nusantara. Padahal sebutan itu bernuansa Majapahit dan nasionalis. Sebab Nusantara adalah sebutan era Majapahit yang dipopulerkan kembali oleh tokoh pendidikan nasionalis Ki Hadjar Dewantara.

Kini kata Nusantara bahkan dipolitisasi oleh sebagian kalangan untuk memunculkan istilah “Islam Nusantara” yang dibenturkan dengan Arab, Wahabi dan radikalisme. Jadi aneh bahwa aktifis jihadi justru bersepakat dengan kalangan itu dalam memilih nama, meski diucapkan dengan bahasa yang berbeda. Satunya Arab, satunya Sanskrit, tetapi intinya nama yang semakna.

Lalu apa sikap yang tepat terhadap persoalan itu? Kata Nusantara dan Indonesia sebagai realita kewilayahan yang eksis hari ini adalah hal yang sah-sah saja digunakan. Demikian juga dengan pilihan untuk berjihad di negeri kaum Muslimin tempat seseorang atau sebuah kelompok berada. Namun tentu saja tanpa diiringi wala’ pada negeri dan bangsa yang menafikan satunya Bumi dan Umat Islam dalam naungan aqidah dan ukhuwwah.  Wallahu a’lam. (Ibnu)

Diambil dari majalah Nn-Najah, Agustus 2015, Edisi 117/ Hal. 64.

Editor: Sahlan Ahmad.