Tren Aktivis Islam di Indonesia: Neo-Islamis?

(an-najah.net) – Pergeseran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari platform khas Harakah Islamiyah menuju model ideologi gerakan yang lebih “moderat” telah melahirkan gerakan Neo-Islamis. Neo-Islamis terlihat mulai mendapatkan basis pijakan di Indonesia dengan keberhasilannya menarik aktivis Islam tradisional, terutama dari kalangan muda. Daya tariknya ada pada peluang yang “lebih terbuka” untuk merombak sistem politik Indonesia (dari dalam).

Dalam buku Globalised Islam: A Search for a New Ummah (Columbia, 2004), ilmuwan Prancis terkemuka di bidang “Islam Politik”, Prof. Olivier Roy berpendapat bahwa partai-partai politik Islam kini bergerak menuju ke sebuah fase post-Islamism yang digambarkannya sebagai fase “privatisasi”. Situasi ini terjadi manakala kelompok Islam telah meninggalkan tujuan tradisional/fundamental mereka selama ini, yaitu membentuk sebuah negara Islam, menerapkan syariat Islam, dan menghidupkan kembali Khilafah Islamiyah.

Perkembangan politik terakhir setelah Revolusi Arab tampaknya mengonfirmasi pernyataan Roy. Setelah diselenggarakannya pemilu demokratis, parta-partai politik Islam di Tunisia dan Mesir telah jauh memalingkan agenda politik praktis mereka yang lebih menekankan komitmen mereka pada perekonomian yang bebas korupsi dan program kesejahteraan masyarakat daripada agenda Islamisasi.

Dari Islamisme menuju Post-Islamist: Studi Kasus PKS

Di Asia Tenggara, partai politik utama umat Islam di Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), adalah contoh lain dari partai politik yang telah mengalami pergeseran sikap ideologis menuju Post-Islamism. Sejak keberhasilannya pada Pemilu 2004, PKS telah mengadopsi sebagian besar sikap Post-Islamism. Keberhasilan partai dalam mempertahankan raihan suara dalam Pemilu 2009 sepertinya semakin meyakinkan para petinggi partai bahwa sikap lebih moderat akan menjamin kesuksesan partai pada pemilu mendatang.

Namun, PKS tetap kekeuh dengan pesan moral Islami dalam beberapa pendiriannya, seperti dukungannya terhadap UU Antipornografi. Para wakil rakyat dari partai ini juga telah bergabung dengan partai-partai Islam dan kelompok umat Islam lain dalam menyerukan pelarangan Ahmadiyah, yang memang dianggap sesat oleh mayoritas umat Islam. Ketika Menteri Kesehatan memiliki gagasan untuk mendistribusikan kondom bagi generasi pemuda Indonesia, PKS juga mempertahankan sikap oposisi untuk inisiatif ini.

Hanya saja, sikap tanpa kompromi PKS pada isu-isu di atas dianggap “tidak cukup” oleh banyak aktivis Islam. Bahkan, keputusan partai untuk menghentikan dukungan terbuka untuk berdirinya sebuah negara Islam di Indonesia dilihat sebagai “pelanggaran serius” oleh sekelompok unsur internal partai. Beberapa pemimpin pelopor partai, seperti Mashadi dan Abu Ridho, telah meninggalkan PKS karena alasan partai telah meninggalkan agenda Islam sebagai program utama. Sikap resistensi internal semisal—atas disorientas partai—juga terlihat dari sejumlah publikasi dan sikap tokoh-tokoh situs Eramuslim.com; salah satu pelopor website komunitas “Tarbiyah” yang paling popular.

Munculnya Kelompok Neo-Islamis

Kekosongan dalam jajaran aktivis Islam di PKS seiring dengan kepergian sejumlah tokoh saat ini menyisakan apa yang bisa disebut sebagai kelompok neo-Islamis. Neo-Islamis berbeda dengan umumnya aktivis Islam dan Post-Islamist dalam beberapa sisi. Neo-Islamis sebenarnya masih mengadopsi (mengakui) gagasan pelaksanaan syariat Islam dan pembentukan negara Islam sebagai sebuah idealitas. Neo-Islamis juga dengan tegas menentang sistem politik, ekonomi, dan sosial di semua negara Muslim yang bertentangan dengan visi mereka tentang sistem politik, ekonomi, dan sosial Islam, bahkan berusaha untuk merombaknya.

Salah satu prinsip kunci dari agenda neo-Islamis adalah melakukan reorientasi tatanan dunia saat ini dengan menggantinya dengan tatanan dunia supremasi Islam mirip dengan khilafah secara historis. Hanya saja, dimensi menarik dari neo-Islamis adalah fokus mereka pada agenda politik ketimbang agama. Sementara kelompok aktivis Islam tradisional dan Post-Islamist lebih cenderung melakukan penelusuran terhadap akar ideologi mereka daripada interpretasi yang lebih “modernis”. Jadi, neo-Islamis terlihat berbeda dalam fokus orientasi keagamaan mereka jika dibandingkan dengan kelompok tradisional, misalnya Ikhwanul Muslimin atau Salafi. Meski demikian, neo-Islamis bisa datang dari latar belakang yang lebih sufi atau bahkan—menurut istilah sebagian kalangan—Wahabi.

Forum Ummat Islam (FUI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah dua kelompok neo-Islam yang akhir-akhir ini menonjol dalam panggung politik Indonesia. HTI adalah cabang Indonesia dari gerakan transnasional Hizbut Tahrir (HT). HT didirikan pada 1953 oleh pakar fikih yang bernama Taqiyyuddin An-Nabhani dengan agenda menghidupkan kembali Khilafah Islamiyah yang meliputi segenap negeri kaum muslimin. HT dibawa ke Indonesia oleh anggota kelompok ini yang berasal dari Australia. Saat ini HTI termasuk salah satu gerakan politik berbasis agama yang paling menonjol di Indonesia.

Sementara FUI adalah organisasi payung yang terdiri dari 42 organisasi aktivis Islam, termasuk kelompok-kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Baik HTI maupun FUI, keduanya berusaha untuk menggantikan sistem politik Indonesia dengan negara Islam melalui revolusi damai. Pada fase akhirnya, baru akan dilanjutkan dengan advokasi pembentukan khilafah melalui penyatuan unsur dari semua negara Islam.

Pertumbuhan Kelompok Neo-Islamis

Dalam beberapa tahun terakhir, HTI dan FUI telah melihat pertumbuhan pengaruh religio-politik mereka. Banyak aktivis Islam muda Indonesia yang lelah menyaksikan “kompromi” yang dibuat oleh PKS kini beralih ke kelompok neo-Islamis ini. Ini bisa dilihat dari bermunculannya kader-kader HTI dalam berbagai aksi mahasiswa Islam di sejumlah universitas terkemuka. FUI juga berperan sebagai saluran bagi aktivis Islam yang kecewa dengan disorientasi kelompok Post-Islamist, dalam hal ini PKS. Mashadi, anggota pendiri PKS, menjadi anggota dewan pendiri FUI setelah meninggalkan PKS.

Kelompok neo-Islamis berada di garis depan dalam melakukan pressure terhadap pemerintah Indonesia terkait pelarangan Ahmadiyah. Akibatnya, secara luas neo-Islamis mulai dipandang sebagai ancaman oleh kalangan sekuler-liberal maupun elite yang pluralis dari kelompok kulutural seperti NU. Mereka melancarkan kampanye melawan Ahmadiyah melalui lobi yang kuat dari anggota parlemen serta para pejabat di Kementerian Agama. Pada dasarnya, neo-Islamis cukup cerdik dalam membangun jaringan penting di jajaran pemerintahan. Di antara hasilnya adalah pembentukan sebuah komisi parlemen untuk menangani masalah yang diangkat. Selanjutnya,di media maupun di lapangan, aktivis neo-Islamis menggalang dukungan luas dari kalangan umat Islam Indonesia.

Contoh lain dari pengaruh meluasnya pengaruh neo-Islamis adalah keterlibatan mereka dalam Pemilihan Presiden Indonesia. Sebelum Pilpres 2009, kelompok neo-Islamis sekali lagi menunjukkan kekuatan lobi mereka. Beberapa pemimpin kelompok ini seperti Sekjen FUI Muhammad Al-Khaththath, pemimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Cholil Ridwan, dan anggota pendiri FUI lainnya menawarkan dukungan kalangan neo-Islamis bagi tim Pilpres Jusuf Kalla dan Wiranto, dengan kontraprestasi jaminan mereka untuk melarang Ahmadiyah jika keduanya terpilih.

Sangat mungkin bahwa gerakan-gerakan neo-Islamis seperti HTI dan FUI akan terus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kemampuan mereka untuk memupuk modal sosial di kalangan birokrat, pemimpin pemerintahan, dan pemimpin militer akan menghasilkan pengaruh yang terus membesar. Kelompok ini juga berpotensi menarik aktivis Islam muda dalam jumlah besar, terutama mereka yang kecewa dengan “kompromi-kompromi” yang dilakukan oleh pihak seperti PKS. Hal ini akan memberikan warna baru bagi dinamika politik umat Islam di Indonesia.[iris.or.id]