Wajah Asli Pelindung Negara Zionis

Zionis Israel
Zionis Israel

An-najah.net – Selama lebih dari 20 tahun, Saeb Erekat, ketua delegasi perundingan Palestina optimis mewujudkan cita-citanya. Yakni berdirinya negara Palestina dalam kerangka two state solution. Palestina dan Israel eksis dengan batas teritorial yang jelas. PBB menawarkan solusi ini untuk mengakhiri konflik puluhan tahun dan memuaskan kedua belah pihak. Israel ingin negara Yahudi, sedangkan rakyat Palestina juga ingin negaranya diakui secara de facto dan de jure.

Dalam mengejar cita-cita itu, Erekat menerjang banyak tantangan; berpidato di depan majelis tinggi PBB, bernegosiasi dengan empat presiden Amerika yang berbeda, berdebat sengit dengan juru  runding Israel yang kolot, hingga meyakinkan warga Palestina yang skeptis di jalanan Jericho, Tepi Barat.

Namun, beberapa menit setelah presiden Amerika Donald Trump mengumumkan bahwa pemerintah Amerika mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel, Erekat merasa impiannya selama lebih dari dua dekade itu sirna.

“Sayangnya, Presiden Trump baru saja menghancurkan kemungkinan (solusi) dua negara,” katanya dengan suara bergetar diliput para wartawan.

Tak hanya Erekat, para pemimpin Palestina juga terpukul dengan manuver Donald Trump. Namun, mereka sebenarnya tidak akan shock jika memahami sikap para pemimpin dan karakter para politikus di Amerika sejak tahun 1990-an dengan seksama.

Al-Quds di Mata Politikus Paman Sam

Sejak awal Israel dideklarasikan, para pemimpin negara Zionis itu bercita-cita Al-Quds (Jerusalem) menjadi ibukota Israel. Pada 23 Januari 1950, majelis Knesset (DPR) Israel menetapkan undang-undang yang menyebut, “Jerusalam  dulu, sekarang dan seterusnya adalah ibukota negara Israel.”

Saat itu, mayoritas kepala negara di dunia menolaknya. Termasuk Amerika Serikat. Di kemudian hari, Amerika juga menolak rencana Yordania yang mengesahkan Yerusalem sebagai Ibu Kota kedua setelah Amman pada 1950. Lalu, Amerika kembali menentang aksi aneksasi Yerusalem Timur oleh Israel pada perang 1967. Sikap politik Amerika saat itu, status Yerusalem harus diselesaikan lewat jalur negosiasi dan perundingan.

Masuk dekade 90-an, sikap sebenarnya para politikus Amerika mulai terkuak. Pemerintah Zionis Israel berkepentingan jika pemerintah Amerika mengubah pendirian. Amerika saat itu merupakan poros utama demokrasi di dunia. Ketika Amerika berubah haluan, hal itu akan diikuti negara-negara lain.

Israel mencoba membujuk Amerika. Salah satunya dengan mempermudah proses pemindahan kantor kedutaan besar. Di hari terakhir presiden Ronald Reagan menjabat pada 1989, duta besar Amerika untuk Israel William Brown menandatangani kontrak sewa lahan di wilayah Jerusalem Barat senilai 1 dollar Amerika untuk tempo 99 tahun. Tanah yang berada di Talpiot, Jerusalem tersebut oleh Pemerintah Israel lalu ditetapkan sebagai zona diplomatik.

Ketika Bill Clinton mencalonkan diri sebagai calon presiden, ia berjanji akan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Ia bahkan menyerang petahana dari Partai Republik, Presiden George H.W. Bush, yang menurutnya, “berulang kali menentang kedaulatan Israel atas Yerusalem sebagai ibukota.” Setelah menjadi presiden, Bill Clinton melunakkan sikap setelah didapuk sebagai promotor perdamaian antara Palestina-Israel.

Pada tahun 1995, kongres (DPR) Amerika menerbitkan Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem. UU tersebut menegaskan bahwa, “Yerusalem harus diakui sebagai ibukota negara Israel.” Para pejabat Gedung Putih menolak keputusan legislatif Amerika tersebut. Karenanya, Bill Clinton diharuskan menandatangani surat penolakan dan penundaan pemindahan kantor kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Al-Quds tiap 6 bulan.

Pada kampanye pilpres tahun 2000, kandidat presiden dari partai republik George W. Bush berjanji akan mengakui Al-Quds sebagai ibukota Israel sehari setelah dilantik sebagai presiden. Sama seperti Clinton, ia menyerang presiden sebelumnya yang tidak memenuhi janji kampanye.

Di periode setelahnya, Jerusalem kembali menjadi janji kampanye Barack Obama yang diusung Partai Demokrat. Pada tanggal 4 Juni 2008, Obama berpidato di depan komite urusan publik Israel-Amerika (AIPAC) setelah memenangkan konvensi pemilihan capres Partai Demokrat bahwa, “Yerusalem  akan tetap menjadi ibu kota Israel secara utuh tanpa dipecah-pecah.”

Pada realitanya, baik Bush maupun Obama tidak memenuhi janji kampanye tersebut dengan pertimbangan masing-masing.

Berbeda dengan Trump. Pada kampanye pilpres 2016, Trump ikut berjanji memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Trump menyebut Yerusalem sebagai, “ibukota abadi orang-orang Yahudi.” Di awal dirinya dilantik, Trump sempat menandatangani surat penolakan yang diteken para pendahulunya. Namun, Trump sempat berjanji bahwa hal itu hanya masalah timing saja.

Janji Trump tersebut akhirnya terbukti. Pada tanggal 6 Desember 2017 silam Donald Trump mengumumkan secara resmi bahwa Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sebagai konsekuensinya, kantor kedutaan besar Amerika untuk Israel akan dipindahkan dari Tel Aviv menuju Al-Quds (Jerusalem).

Keputusan Amerika ini tak hanya menyakiti Palestina. Kaum muslimin di seluruh dunia ikut berang dengan ulah pemerintah Amerika. Apalagi aksi protes di berbagai negara ditanggapi dingin, bak angin lalu. Namun di satu sisi, manuver ini membuka kedok Amerika yang sebenarnya. Terutama bagi yang masih silau dengan tipu daya Amerika. Bahwa negara pemuja demokrasi itu merupakan pelindung sejati Zionis Israel dan senantiasa memusuhi Islam.

Sumber : Majalah An-Najah Edisi 146 Rubrik Tema Utama

Editor : Anwar